DENPASAR โ Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Bali masih menghadapi tantangan serius. Data yang dipaparkan BPJS Ketenagakerjaan pada 9 November 2026 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan di Pulau Dewata baru mencapai 48 persen. Artinya, masih banyak pekerja yang belum tercakup dalam program perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.
Kondisi tersebut mendorong Komisi IV DPRD Provinsi Bali mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda) inisiatif untuk memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok masyarakat rentan.
Rencana ini menjadi perhatian penting karena perekonomian Bali tidak hanya ditopang sektor pariwisata, tetapi juga oleh petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pekerja bangunan, dan berbagai kelompok pekerja mandiri yang menghadapi risiko ekonomi setiap hari.
1. Angka 48 persen menjadi alarm perlindungan pekerja
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menyampaikan persoalan cakupan kepesertaan tersebut setelah rapat dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa).
Menurut data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, tingkat kepesertaan berbeda cukup jauh berdasarkan kelompok pekerja.
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Bali
Seluruh pekerja
48%
Pekerja penerima upah (PU)
65%
Pekerja bukan penerima upah (BPU)
38%
Sumber: pemaparan BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat Komisi IV DPRD Bali, 9 November 2026.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pekerja bukan penerima upah memiliki tingkat perlindungan yang lebih rendah. Kelompok ini mencakup pekerja mandiri dan informal yang tidak memperoleh gaji tetap dari pemberi kerja.
Bagi mereka, kecelakaan kerja atau kehilangan kemampuan bekerja dapat langsung memengaruhi pendapatan keluarga. Karena itu, perluasan kepesertaan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
2. Pekerja informal menjadi kelompok paling rentan
Di balik angka 48 persen tersebut, terdapat kelompok pekerja yang sering kali luput dari perhatian dalam pembahasan perlindungan tenaga kerja.
Mereka antara lain:
Buruh harian yang pendapatannya bergantung pada ketersediaan pekerjaan.
Petani dan nelayan yang menghadapi risiko kecelakaan serta ketidakpastian hasil usaha.
Tukang panggul dan pekerja pasar yang mengandalkan kekuatan fisik untuk memperoleh penghasilan.
Pekerja mandiri dan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki fasilitas perlindungan dari perusahaan.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian lebih besar. DPRD menilai regulasi daerah dapat membantu memperkuat keterlibatan pemerintah, pemberi kerja, dan pihak lain dalam memperluas perlindungan jaminan sosial.
Tantangannya bukan hanya kemampuan membayar iuran. Pemahaman mengenai manfaat program, kemudahan pendaftaran, keterjangkauan pembayaran, serta akses informasi juga menentukan apakah pekerja bersedia menjadi peserta.
3. DPRD Bali mengusulkan Perda khusus perlindungan jaminan sosial
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Bali berencana melaporkan usulan pembentukan Perda inisiatif kepada pimpinan DPRD.
Peraturan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja yang belum tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan. DPRD juga ingin mendorong kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa Perda tersebut masih berada pada tahap usulan dan pengkajian, belum menjadi peraturan yang disahkan. Materi aturan, mekanisme pendanaan, serta kemungkinan sanksi masih perlu dibahas dengan mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi.
Jika dirancang secara tepat, regulasi tersebut berpotensi memperjelas peran pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi dengan perusahaan, koperasi, lembaga perkreditan desa (LPD), serta komunitas pekerja.
4. Target kepesertaan Bali naik menjadi 54 persen pada 2027
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan kepesertaan Bali meningkat dari 48 persen menjadi 54 persen pada 2027, mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD 2027, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Artinya, terdapat target kenaikan sebesar enam poin persentase. Untuk mencapainya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat.
Sejumlah langkah yang dapat mendukung target tersebut antara lain:
Memperluas sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan hingga ke desa dan pasar tradisional.
Mendorong perusahaan memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerja.
Mengidentifikasi pekerja rentan yang membutuhkan bantuan pembayaran iuran.
Memanfaatkan koperasi dan lembaga ekonomi desa sebagai mitra sosialisasi dan pendaftaran.
Memantau perkembangan kepesertaan secara berkala agar target tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Keberhasilan program nantinya tidak cukup diukur dari jumlah orang yang terdaftar. Perlindungan juga harus benar-benar aktif, sesuai ketentuan program, dan dapat dimanfaatkan ketika pekerja mengalami risiko.
5. Klaim Rp1,5 triliun menunjukkan pentingnya jaminan sosial
Salah satu fakta menarik dari pemaparan BPJS Ketenagakerjaan adalah besarnya manfaat yang telah dibayarkan kepada pekerja di Bali.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sekitar 134.000 pekerja ber-KTP Bali menerima manfaat dengan total pembayaran sekitar Rp1,5 triliun. Pembayaran tersebut mencakup berbagai manfaat program, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun, serta manfaat lain sesuai program dan kondisi peserta.
Angka ini menunjukkan bahwa jaminan sosial bukan sekadar biaya iuran. Ketika risiko terjadi atau hak manfaat dapat dicairkan, dana tersebut bisa membantu pekerja dan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.
Meski demikian, total pembayaran klaim tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai jumlah kerugian akibat kecelakaan kerja. Pembayaran tersebut berasal dari berbagai jenis manfaat dengan persyaratan yang berbeda.
6. Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja?
Banyak orang masih menganggap BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi karyawan perusahaan besar. Padahal, pekerja mandiri dan pekerja informal juga dapat mengikuti program sesuai persyaratan kepesertaan.
Beberapa program utama BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai ketentuan program, termasuk manfaat perawatan dan santunan yang memenuhi persyaratan.
Jaminan Kematian (JKM)
Memberikan santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
Jaminan Hari Tua (JHT)
Membantu menyediakan manfaat berupa akumulasi iuran dan hasil pengembangannya yang dibayarkan sesuai persyaratan program.
Jaminan Pensiun (JP)
Memberikan perlindungan penghasilan saat memasuki usia pensiun bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Program ini memiliki ketentuan kepesertaan tersendiri dan tidak otomatis tersedia bagi semua pekerja informal.
Manfaat yang diterima bergantung pada jenis program, status kepesertaan, serta ketentuan yang berlaku. Informasi resmi dapat diperiksa melalui situs BPJS Ketenagakerjaan.
7. Tantangan ke depan: memastikan pekerja benar-benar terlindungi
Persoalan kepesertaan di Bali memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan tenaga kerja.
Sektor pariwisata yang berkembang, usaha kecil yang tumbuh, serta aktivitas pertanian dan perikanan membutuhkan tenaga kerja yang produktif. Namun, produktivitas tersebut akan sulit dipertahankan jika pekerja dan keluarganya tidak memiliki perlindungan ketika menghadapi kecelakaan, kematian, atau risiko ekonomi lainnya.
Karena itu, kebijakan yang efektif perlu menjawab tiga pertanyaan mendasar: siapa yang belum terlindungi, bagaimana iuran dapat dijangkau, dan bagaimana memastikan manfaat benar-benar diterima ketika dibutuhkan.
Usulan Perda dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut, tetapi keberhasilannya akan bergantung pada kualitas aturan, pendanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.