Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik. Perkara yang kini berkembang hingga penyelidikan dugaan makar itu memunculkan persoalan baru: bagaimana menjamin keselamatan para tersangka yang diduga mengetahui informasi penting di balik kasus tersebut?
Sorotan terbaru datang dari pengamat politik dan militer Selamat Ginting. Ia mengusulkan agar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian ke fasilitas penahanan Guntur yang berada di bawah pengawasan Polisi Militer.
Alasannya cukup serius: ia khawatir Listyo berpotensi menjadi sasaran pembunuhan untuk membungkam informasi yang mungkin dimilikinya.
Namun, ada hal penting yang perlu dipahami: usulan pemindahan tahanan karena alasan keselamatan bukan berarti pemindahan tersebut sudah dilaksanakan atau ancaman pembunuhan telah terbukti.
1. Mengapa pemindahan tahanan menjadi sorotan?
Polemik ini bermula dari pernyataan Selamat Ginting yang menilai keselamatan Listyo Sigit perlu mendapatkan perhatian khusus.
Menurutnya, Listyo mungkin mengetahui informasi penting mengenai siapa yang memerintahkan, merancang, atau memiliki kepentingan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Ia mengkhawatirkan kemungkinan adanya upaya membungkam pihak yang dianggap mengetahui rahasia besar tersebut.
Karena itu, ia menyarankan tiga langkah:
Memperketat pengamanan terhadap Listyo Sigit.
Mempertimbangkan pemindahan ke fasilitas penahanan Guntur.
Melibatkan unsur keamanan dan intelijen apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Perlu ditegaskan bahwa pernyataan mengenai potensi pembunuhan tersebut merupakan kekhawatiran pengamat, bukan konfirmasi adanya rencana pembunuhan.
2. Siapa saja yang terseret kasus dugaan penyadapan Prabowo?
Berdasarkan pemberitaan yang tersedia hingga 15 November 2026, terdapat empat perwira tinggi Polri yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Nama | Keterangan |
|---|---|
Listyo Sigit Prabowo | Mantan Kapolri |
Ahrie Sonta Nasution | Mantan Kadivkum Polri |
Eko Hadi Santoso | Perwira tinggi Polri |
Slamet Uliandi | Mantan Kadiv TIK Polri |
Mereka diduga berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan pengelolaan atau penghapusan dokumen elektronik.
Perlu diingat, status tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.
3. Di mana para tersangka ditahan?
Informasi yang disampaikan dalam perkembangan penyidikan menyebutkan bahwa tiga tersangka ditempatkan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, tersangka berinisial SU, Slamet Uliandi, menjalani penahanan rumah karena alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri pada 11 November 2026.
Keterangan ini penting karena terdapat perbedaan antara lokasi penahanan yang sudah diberitakan dan lokasi baru yang diusulkan oleh pengamat.
Perbedaan fakta dan usulan
Sumber: keterangan perkembangan penyidikan Polri yang diberitakan detikNews dan detikJogja, serta pernyataan Selamat Ginting.
Sampai informasi terakhir yang ditemukan, belum ada pengumuman resmi bahwa usulan pemindahan Listyo ke Guntur telah dilaksanakan.
4. Mengapa kasus ini berkembang menjadi dugaan makar?
Perkara ini awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Namun, perkembangan penyelidikan membuat pemerintah dan aparat penegak hukum menyoroti kemungkinan adanya tujuan yang lebih besar.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 9 November 2026 menyatakan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan makar, termasuk kemungkinan upaya melumpuhkan Presiden.
Meski demikian, Yusril juga menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat dipastikan karena proses penyelidikan masih berlangsung.
Pada 12 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi tersendiri terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Penyidik sedang menelusuri:
Siapa yang memberikan perintah penyadapan.
Apa tujuan sebenarnya dari kegiatan tersebut.
Siapa saja personel yang mengetahui kegiatan itu.
Apakah terdapat maksud untuk menggulingkan pemerintahan.
Kapolri menegaskan bahwa dugaan penyadapan tidak otomatis membuktikan terjadinya makar.
5. Apakah pemindahan tahanan ke Guntur memungkinkan secara hukum?
Ini menjadi pertanyaan penting.
Pemindahan tahanan bukan sekadar keputusan untuk memilih tempat yang dianggap lebih aman. Harus ada dasar hukum, kewenangan, koordinasi antarinstansi, dan prosedur administrasi yang jelas.
Jika perkara masih ditangani penyidik Polri, tanggung jawab pengamanan tahanan berada dalam kewenangan aparat yang menangani penahanan tersebut.
Sementara itu, penggunaan fasilitas penahanan militer bagi tersangka dari lingkungan sipil atau kepolisian membutuhkan dasar dan mekanisme yang sah.
Usulan pemindahan ke Guntur juga tidak otomatis berarti perkara harus dialihkan ke peradilan militer.
Peradilan koneksitas memiliki persyaratan tersendiri, terutama jika suatu tindak pidana melibatkan unsur sipil dan prajurit TNI aktif.
Karena itu, pemindahan tempat penahanan dan perubahan yurisdiksi peradilan merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
6. Mengapa keselamatan tersangka menjadi sangat penting?
Dalam perkara yang menyangkut dugaan pelanggaran keamanan negara, keselamatan seluruh pihak yang terlibat harus menjadi perhatian.
Bukan hanya keselamatan Presiden sebagai pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan, tetapi juga:
Keselamatan para tersangka.
Keselamatan saksi yang memberikan keterangan.
Keamanan barang bukti dan dokumen elektronik.
Perlindungan terhadap kemungkinan intimidasi.
Independensi penyidik dalam mengungkap perkara.
Jika benar terdapat ancaman terhadap keselamatan seorang tersangka, aparat harus melakukan penilaian risiko dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan.
Namun, pengamanan ketat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum tersangka.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijaga.
7. Apa yang perlu ditunggu masyarakat selanjutnya?
Ada beberapa perkembangan yang layak menjadi perhatian publik dalam beberapa hari mendatang.
Pertama, keputusan mengenai usulan pemindahan tahanan. Apakah Polri akan mempertahankan lokasi penahanan saat ini atau mempertimbangkan fasilitas lain?
Kedua, perkembangan penyelidikan dugaan makar. Apakah penyidik menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara tersebut?
Ketiga, kemungkinan munculnya pihak lain. Apakah penyidikan akan menemukan pemberi perintah atau pihak yang diduga memiliki kepentingan dalam kegiatan penyadapan?
Keempat, jaminan keselamatan para tersangka dan saksi. Publik perlu mengetahui bahwa proses hukum berjalan tanpa intimidasi maupun upaya menghilangkan barang bukti.
Kasus semakin serius, tetapi jangan mendahului pembuktian
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini memasuki babak yang semakin kompleks. Selain persoalan dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya permufakatan jahat yang mengarah pada makar.
Pernyataan Selamat Ginting mengenai potensi ancaman pembunuhan terhadap Listyo Sigit menambah perhatian publik terhadap keamanan para tersangka.
Namun, hingga 15 November 2026, hal yang dapat dipastikan adalah adanya usulan pemindahan tahanan, bukan keputusan resmi pemindahan ke Guntur ataupun bukti adanya rencana pembunuhan.
Masyarakat kini menunggu langkah Polri, TNI, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa kasus besar ini diusut secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti.
Pertanyaan besarnya: apakah pemindahan tahanan ke fasilitas militer benar-benar diperlukan demi keselamatan, atau pengamanan di bawah kewenangan Polri sudah cukup?