DPR dan Pemakzulan Gibran: 120 Anggota Teken HMP, Pengunduran Diri Mengubah Peta Politik

2026-11-15

JAKARTA โ€” Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah muncul perkembangan politik dan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Desakan agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan sempat menguat di DPR. Bahkan, pemberitaan pada 11 November 2026 menyebutkan bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Namun, ada perkembangan penting yang perlu diluruskan: berdasarkan pemberitaan DPR dan detikcom pada 12 November 2026, Gibran justru telah menyampaikan pengunduran diri, sehingga usulan HMP dibatalkan dan rapat paripurna terkait usulan tersebut tidak dilanjutkan.

Dengan demikian, judul yang menyebut DPR menolak pengunduran diri Gibran belum didukung bukti resmi yang dapat diverifikasi.

Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan polemik ini? Mengapa muncul desakan pemakzulan, bagaimana sikap DPR, dan siapa yang berwenang menentukan pengisian jabatan Wakil Presiden?

Berikut pembahasan lengkapnya.

1. Awal Mula Desakan DPR untuk Memakzulkan Gibran

Polemik jabatan Gibran bermula dari persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Perhatian publik meningkat setelah muncul perkembangan putusan pengadilan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran.

Dalam pemberitaan 11 November 2026, detikcom menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi bagian penting dari perkembangan persoalan tersebut.

Putusan MA pada pokoknya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan batal demi hukum.

Perkembangan ini kemudian memunculkan desakan agar persoalan kelayakan persyaratan jabatan Wakil Presiden ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.

detiknews+1

2. Sebanyak 120 Anggota DPR Menandatangani Usulan Pemakzulan

Salah satu perkembangan yang paling menarik perhatian terjadi pada Rabu, 11 November 2026.

Pimpinan DPR menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Menurut Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan tersebut.

Jumlah itu jauh melampaui persyaratan minimal pengusulan hak menyatakan pendapat.

Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden berdasarkan persoalan dokumen pendidikan.

Namun, perlu dipahami bahwa penandatanganan usulan HMP bukan berarti DPR telah mengambil keputusan final untuk memakzulkan Gibran.

Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum seorang Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.

detiknews+1

3. Mengapa Gibran Kemudian Menyampaikan Pengunduran Diri?

Pada 10 November 2026, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika politik dan hukum yang berkembang.

Namun, terdapat perkembangan menarik lainnya.

Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran menyatakan tidak ingin persoalan tersebut menjadi polemik politik berkepanjangan.

Pada 12 November 2026, menurut laporan detikcom, Gibran kemudian menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan surat tersebut di hadapan wartawan.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan menyebut keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara.

detiknews+1

4. Benarkah DPR Menolak Pengunduran Diri Gibran?

Inilah bagian yang perlu diperhatikan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi keliru.

Berdasarkan laporan yang tersedia hingga 15 November 2026, tidak ditemukan pengumuman resmi bahwa DPR menolak surat pengunduran diri Gibran.

Justru, perkembangan yang diberitakan menunjukkan:

  • DPR telah menerima usulan HMP dari 120 anggota.

  • Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.

  • MPR menerima dan membacakan surat pengunduran diri tersebut.

  • Rapat paripurna DPR mengenai usulan HMP akhirnya batal digelar karena objek usulan telah berubah.

Anggota DPR Khozin menyampaikan bahwa usulan HMP kehilangan relevansi setelah Gibran menyatakan berhenti.

Artinya, terdapat perbedaan besar antara DPR menolak pengunduran diri dengan DPR membatalkan proses HMP setelah adanya surat pengunduran diri.

Hal ini penting karena menyangkut ketepatan pemberitaan politik nasional.

detiknews+1

5. Apakah Gibran Masih Bisa Dimakzulkan Setelah Mengundurkan Diri?

Pertanyaan ini berkaitan langsung dengan mekanisme konstitusi Indonesia.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Secara garis besar, proses pemakzulan melibatkan beberapa lembaga:

  1. DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

  2. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

  3. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR.

  4. MPR mengambil keputusan melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.

Namun, pengunduran diri merupakan persoalan yang berbeda dari pemberhentian melalui pemakzulan.

Dalam situasi Gibran, setelah surat pengunduran diri diterima MPR dan kursi Wakil Presiden dinyatakan kosong dalam pemberitaan, mekanisme pengisian jabatan menjadi persoalan yang lebih langsung untuk ditangani.

Karena itu, klaim bahwa Gibran tetap harus dimakzulkan tidak dapat dianggap sebagai keputusan resmi DPR.

6. Siapa yang Akan Mengisi Kursi Wakil Presiden?

Setelah muncul pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran, perhatian politik beralih kepada calon pengganti Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pada 15 November 2026, ANTARA memberitakan bahwa MPR telah menyurati Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat tersebut diterima untuk mengajukan dua calon sesuai ketentuan yang diberitakan.

Menariknya, nama Sufmi Dasco Ahmad mulai disebut dalam perbincangan politik.

Ketua DPD Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra menyampaikan bahwa Dasco merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan.

Tetapi, pernyataan tersebut merupakan pandangan politik seorang tokoh partai, bukan pengumuman resmi pencalonan dari Presiden.

ANTARA News Jambi

7. Apa Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo?

Perubahan posisi Wakil Presiden tentu memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan.

Pertama, kesinambungan pemerintahan.

Presiden membutuhkan pendamping yang dapat menjalankan tugas Wakil Presiden sesuai konstitusi.

Kedua, hubungan antarelite politik.

Perubahan komposisi kepemimpinan dapat memengaruhi hubungan antara partai politik, koalisi pemerintahan, dan kelompok pendukung.

Ketiga, kepercayaan masyarakat.

Polemik mengenai persyaratan jabatan publik memperlihatkan pentingnya transparansi dokumen dan kepastian hukum dalam proses pemilihan pejabat negara.

Keempat, proses pengisian jabatan.

Pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, bukan hanya berdasarkan kesepakatan politik.

Pemakzulan Gibran atau Pengunduran Diri, Mana yang Menjadi Akhir Perjalanan Politik Ini?

Perkembangan politik pada 10โ€“15 November 2026 menunjukkan perubahan yang cukup besar dalam polemik jabatan Gibran.

Awalnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk membuka jalan pemakzulan.

Namun, Gibran kemudian menyampaikan pengunduran diri dan menyerahkan suratnya kepada MPR pada 12 November 2026.

DPR akhirnya tidak melanjutkan rapat paripurna HMP yang sebelumnya direncanakan.

Perkembangan berikutnya beralih kepada proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pertanyaan besar yang kini muncul bukan hanya mengenai masa depan Gibran, tetapi juga mengenai siapa yang akan dipilih untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Apakah proses penggantian Wakil Presiden akan berjalan cepat? Siapa dua nama yang nantinya diajukan Presiden? Dan bagaimana perkembangan politik setelah polemik ini?

Semua itu masih menjadi perhatian publik.

Satu hal yang pasti dari laporan yang tersedia: usulan pemakzulan 120 anggota DPR pernah diajukan, tetapi tidak dilanjutkan setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya.