JAKARTA โ Peta politik nasional Indonesia tengah menghadapi ujian besar. Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang menjadi persoalan serius yang tidak hanya menyangkut internal kepolisian, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kekuasaan, pengaruh politik, dan jaringan elite yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Istilah Poros Solo atau yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai Geng Solo kembali menjadi sorotan. Muncul pertanyaan besar: apakah pengaruh politik yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi sedang mengalami kemunduran?
Nama Jokowi bahkan ikut menjadi perhatian setelah pemerintah membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap siapa pun yang memiliki informasi terkait perkara penyadapan. Sementara itu, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi bagian dari perbincangan politik karena posisinya sebagai putra Jokowi.
Namun, ada satu hal penting yang perlu ditegaskan: sampai informasi yang dapat diverifikasi pada 15 November 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa Jokowi maupun Gibran ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti terlibat dalam operasi penyadapan tersebut.
Lantas, bagaimana perkembangan sebenarnya? Apakah kasus ini akan membuka babak baru persaingan kekuasaan di Indonesia?
1. Kasus Penyadapan Istana: Empat Jenderal Menjadi Pusat Perhatian
Perkembangan paling mengejutkan datang dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Perkembangan berikutnya mengungkap bahwa jumlah tersangka menjadi empat orang.
Menurut laporan CNN Indonesia pada 13 November 2026, keempat nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah:
Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri.
Ahrie Sonta Nasution (AS), mantan pejabat Divisi Hukum Polri.
Eko Hadi Santoso (EH), mantan pejabat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.
Slamet Uliandi (SU), mantan pejabat Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan alur perintah penyadapan yang disebut bermula dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan kepada sejumlah pejabat terkait.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa memenuhi prosedur hukum yang semestinya.
Hal yang membuat kasus ini semakin serius adalah dugaan bahwa sasaran penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, anggota DPR, tokoh politik, aktivis, mahasiswa, hingga kalangan masyarakat lainnya juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Akan tetapi, daftar sasaran tersebut tidak berarti orang-orang yang disebut menjadi target ikut terlibat dalam tindak pidana.
Sumber:
2. Mengapa Kasus Ini Bisa Mengguncang Poros Solo?
Selama beberapa tahun terakhir, Jokowi dikenal memiliki pengaruh politik yang cukup besar, bahkan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden pada Oktober 2024.
Pengaruh tersebut sering dikaitkan dengan jaringan politik, hubungan antarelite, dan tokoh-tokoh yang pernah bekerja dalam pemerintahannya.
Istilah Poros Solo muncul sebagai gambaran jaringan pengaruh politik yang diasosiasikan dengan Jokowi dan sejumlah tokoh dekatnya.
Namun, apakah jaringan tersebut benar-benar sedang kehilangan kekuatan?
Ada beberapa faktor yang membuat pertanyaan ini semakin relevan.
Pertama, perubahan hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Keduanya pernah membangun kerja sama politik setelah sebelumnya menjadi rival dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Prabowo kemudian menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Jokowi dan akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
Akan tetapi, dinamika pemerintahan berikutnya memperlihatkan bahwa hubungan politik antara kedua tokoh tersebut tidak selalu bebas dari perbedaan kepentingan.
Kedua, kasus penyadapan yang menyeret nama mantan pejabat tinggi kepolisian.
Salah satu tersangka, Listyo Sigit, dikenal luas sebagai tokoh yang memiliki hubungan politik dekat dengan pemerintahan Jokowi.
Hubungan tersebut membuat perkembangan penyidikan menjadi perhatian publik, tetapi kedekatan politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan pihak lain.
Ketiga, meningkatnya tuntutan transparansi.
Publik kini menunggu apakah penyidikan mampu menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang memberikan perintah, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan apakah terdapat pihak lain yang mengetahui operasi tersebut?
Laporan Reuters pada 12 November 2026 juga menyoroti pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik di balik operasi penyadapan.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai melemahnya Poros Solo masih merupakan analisis politik, bukan kesimpulan hukum.
3. Jokowi Berpotensi Dimintai Keterangan: Apa Dasar Hukumnya?
Inilah bagian yang paling menarik perhatian masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyampaikan bahwa siapa pun dapat dimintai keterangan apabila memiliki informasi yang relevan dengan perkara penyadapan.
Pernyataan tersebut membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan presiden, tanpa secara khusus menyatakan bahwa Jokowi telah menjadi target pemeriksaan.
Ketika ditanya mengenai kasus penyadapan pada 5 November 2026, Jokowi memberikan jawaban singkat:
"Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada."
Pernyataan itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan maupun bukti keterlibatan.
Dari sudut pandang hukum, terdapat perbedaan penting antara tiga hal:
Dimintai keterangan: seseorang diperiksa karena dianggap mengetahui informasi yang relevan.
Diperiksa sebagai saksi: seseorang memberikan keterangan untuk membantu penyidikan.
Ditetapkan sebagai tersangka: penyidik telah memperoleh bukti yang memenuhi persyaratan hukum untuk menetapkan status tersebut.
Artinya, apabila suatu saat Jokowi dimintai keterangan, hal tersebut tidak otomatis berarti dirinya melakukan pelanggaran hukum.
Sampai 15 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Jokowi sebagai tersangka dalam perkara ini.
4. Bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka?
Nama Gibran tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai Poros Solo.
Sebagai Wakil Presiden sekaligus putra Jokowi, posisi Gibran mempunyai arti penting dalam konfigurasi politik pemerintahan hasil Pilpres 2024.
Jika penyidikan berkembang dan menemukan informasi yang relevan mengenai pihak-pihak lain, penyidik tentu dapat mendalami informasi tersebut sesuai prosedur hukum.
Namun, perlu dibedakan antara kemungkinan politik dan fakta penyidikan.
Hingga 15 November 2026, belum terdapat pengumuman resmi yang dapat diverifikasi bahwa Gibran telah dipanggil sebagai saksi, ditetapkan sebagai tersangka, atau terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan.
Karena itu, mengaitkan Gibran dengan tindak pidana tersebut tanpa bukti akan menjadi kesimpulan yang tidak bertanggung jawab.
Yang lebih menarik untuk diamati adalah bagaimana perkembangan kasus ini memengaruhi posisi politik Gibran, terutama apabila hubungan antarelite pemerintahan mengalami perubahan.
Apakah Gibran akan tetap menjadi bagian penting pemerintahan Prabowo? Ataukah dinamika politik ke depan akan menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang berbeda?
Pertanyaan tersebut masih terbuka.
5. Pemeriksaan Etik Polri Menambah Tekanan terhadap Para Tersangka
Selain penyidikan pidana, perkara ini juga berkembang ke ranah internal kepolisian.
VOI melaporkan pada 10 November 2026 bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Ahrie Sonta Nasution.
Pemeriksaan etik terhadap para tersangka dilakukan secara bertahap.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tiga dari empat tersangka telah ditahan, sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena kondisi kesehatan.
Proses etik ini terpisah dari proses pidana. Dengan demikian, hasil pemeriksaan internal kepolisian tidak menggantikan proses pembuktian di pengadilan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyadapan bukan lagi sekadar isu politik, tetapi telah menjadi persoalan serius dalam institusi penegak hukum.
6. Apakah Kasus Penyadapan Bisa Berkembang Menjadi Perkara yang Lebih Besar?
Pertanyaan ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam perkembangan kasus.
Menurut laporan Reuters pada 12 November 2026, kepolisian menyatakan memiliki bukti awal yang cukup untuk mendalami kemungkinan penerapan pasal makar terhadap empat tersangka.
Namun, pernyataan mengenai kecukupan bukti awal bukan berarti tuduhan makar telah terbukti.
Masih diperlukan penyidikan, pembuktian unsur tindak pidana, dan proses peradilan yang adil.
Ada beberapa persoalan yang masih perlu dijawab:
Siapa sebenarnya pihak yang memberikan perintah penyadapan?
Apa tujuan utama operasi tersebut?
Siapa yang menerima dan mengakses hasil rekaman?
Apakah ada pihak lain yang mengetahui atau memanfaatkan hasil penyadapan?
Apakah terdapat kepentingan politik di balik kegiatan tersebut?
Reuters juga melaporkan bahwa penyidik telah meminta keterangan dari 38 saksi, termasuk pihak telekomunikasi dan vendor yang berkaitan dengan sistem yang digunakan.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan seberapa luas perkara ini berkembang.
7. Akankah Era Poros Solo Benar-Benar Berakhir?
Inilah pertanyaan politik yang kemungkinan akan terus menjadi perbincangan.
Jika penyidikan berjalan transparan dan menghasilkan fakta baru mengenai hubungan antarelite, peta politik Indonesia tentu dapat mengalami perubahan.
Namun, berakhirnya pengaruh politik seseorang tidak bisa disimpulkan hanya dari satu kasus hukum.
Ada sejumlah faktor yang menentukan kekuatan sebuah jaringan politik, antara lain:
Dukungan partai politik di parlemen.
Hubungan dengan pemimpin pemerintahan.
Pengaruh terhadap kebijakan nasional.
Dukungan masyarakat dan basis pemilih.
Kemampuan mempertahankan koalisi politik.
Dalam konteks tersebut, kasus penyadapan dapat menjadi ujian besar bagi hubungan antarelite yang selama ini membentuk pemerintahan Indonesia.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidik wajib menindaklanjutinya tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti yang cukup, seseorang tidak boleh dipersalahkan hanya karena mempunyai hubungan politik dengan para tersangka.
Dengan demikian, yang sedang diuji bukan semata-mata kekuatan Poros Solo, melainkan kemampuan negara menegakkan hukum tanpa intervensi kepentingan politik.
Hukum atau Kepentingan Politik yang Akan Menentukan Akhir Cerita?
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo telah memasuki fase yang semakin serius. Empat perwira tinggi kepolisian telah menjadi tersangka, penyidikan terus berkembang, dan pemeriksaan etik internal Polri telah dimulai.
Sementara itu, kemungkinan pemeriksaan terhadap Jokowi masih berada dalam konteks pendalaman informasi, bukan penetapan status hukum. Demikian pula, belum ada bukti resmi yang mengumumkan keterlibatan Gibran dalam tindak pidana penyadapan.
Perkembangan ini dapat menjadi titik penting bagi perjalanan politik Indonesia.
Jika penyidik menemukan bukti baru, siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Namun, jika tidak ditemukan bukti, tuduhan tidak boleh diarahkan kepada seseorang hanya berdasarkan kedekatan keluarga atau hubungan politik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan diperiksa berikutnya. Masyarakat juga menunggu apakah kasus besar ini benar-benar akan dibuka secara transparan.
Era Poros Solo mungkin sedang menghadapi ujian politik paling berat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, apakah ini benar-benar akhir pengaruh Jokowi dan Gibran? Jawabannya masih bergantung pada perkembangan politik dan fakta hukum yang akan terungkap.