Guru Honorer di Dairi Belum Terima Tunjangan Profesi Guru, Ratusan Orang Mengadu ke DPRD - Pikiran Rakyat Medan
Di tengah gencarnya pemerintah berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, persoalan lama kembali menjadi sorotan: masih ada guru yang harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima gaji maupun tunjangan yang menjadi hak mereka.
Ironisnya, para guru tetap menjalankan tugas mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak bangsa. Namun, ketika tiba waktunya menerima penghasilan, sebagian justru harus menghadapi ketidakpastian pembayaran.
Memasuki November 2026, sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya selesai. Ada guru honorer yang belum menerima honor, ada PPPK paruh waktu yang mengalami keterlambatan gaji, dan ada pula guru bersertifikasi yang sempat menunggu pencairan tunjangan profesi.
Lantas, mengapa persoalan pembayaran hak guru masih terjadi? Apakah anggarannya tidak tersedia, atau justru ada masalah dalam birokrasi dan administrasi pemerintahan?
Berikut laporan dan penelusuran berdasarkan informasi yang tersedia hingga 15 November 2026.
1. Kasus terbaru: Guru honorer di Pontianak belum menerima gaji sejak Agustus
Salah satu laporan terbaru datang dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Pada 12 November 2026, media Borneo Tribun memberitakan seorang guru honorer SMA/SMK sederajat mengadukan persoalan gaji yang belum diterima sejak Agustus 2026 kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Aduan tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
Plt Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghubungi guru bersangkutan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mencari jalan keluar.
Salah satu kendala yang ditemukan berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban atau SPJ yang belum dapat diterima bagian keuangan. Sekolah tersebut juga tidak lagi mempunyai dana talangan untuk membayar honor sementara.
Pihak Disdikbud menyatakan telah mengupayakan solusi pembayaran untuk guru tersebut, termasuk gaji bulan berjalan dan bulan berikutnya.
Kasus ini memperlihatkan bahwa keterlambatan pembayaran bukan selalu disebabkan oleh tidak adanya anggaran, tetapi dapat pula berkaitan dengan persoalan administrasi dan mekanisme pencairan.
2. PPPK paruh waktu juga menghadapi persoalan keterlambatan gaji
Persoalan tidak hanya dialami guru honorer biasa. Pada Oktober 2026, laporan dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan.
Menurut laporan Priangan.com tanggal 16 Oktober 2026, terdapat sekitar 756 PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan Kota Tasikmalaya, terdiri atas:
213 orang guru.
543 orang tenaga kependidikan.
Gaji bulan Agustus dan September 2026 dilaporkan belum diterima hingga pertengahan Oktober.
Keterlambatan tersebut disebut berkaitan dengan kepastian ketersediaan anggaran APBD Kota Tasikmalaya.
Situasi ini tentu memprihatinkan karena guru dan tenaga kependidikan tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari meskipun penghasilan mereka belum dibayarkan.
3. Tunjangan sertifikasi guru sempat menunggak hingga empat bulan
Persoalan lain yang sempat menjadi perhatian nasional adalah keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Pada 14 Oktober 2026, CNN Indonesia melaporkan bahwa sejumlah guru belum menerima tunjangan profesi selama dua hingga empat bulan.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyampaikan bahwa keluhan tersebut datang dari berbagai daerah, termasuk Jabodetabek dan luar Pulau Jawa.
Wakil Menteri Keuangan saat itu, Juda Agung, menyampaikan bahwa pencairan tunjangan masih dipersiapkan secara internal.
Keterlambatan tersebut menjadi perhatian karena tunjangan profesi merupakan salah satu komponen penting kesejahteraan guru, terutama bagi guru non-ASN yang memiliki penghasilan pokok relatif kecil.
Namun, ada perkembangan penting yang harus diperhatikan.
Pada 26 Oktober 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa penyaluran tunjangan guru non-ASN untuk periode Juli hingga Oktober telah dikirim seluruhnya.
Nilainya mencapai Rp6 juta per guru untuk empat bulan, dengan ketentuan penerima yang memenuhi persyaratan.
Artinya, tunggakan TPG yang diberitakan sebelumnya telah mendapatkan penyelesaian menurut keterangan pemerintah. Tetapi hal itu tidak otomatis berarti seluruh persoalan gaji guru honorer dan PPPK paruh waktu di berbagai daerah juga telah selesai.
4. Mengapa gaji guru bisa terlambat dibayarkan?
Ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan berbagai laporan dan ketentuan administrasi pembayaran, faktor-faktor berikut dapat memengaruhi pencairan penghasilan guru.
A. Masalah administrasi dan dokumen keuangan
Dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap, pengajuan yang tertunda, atau proses verifikasi yang belum selesai dapat menghambat pembayaran honor.
B. Ketidakpastian anggaran daerah
Sebagian pembayaran guru non-ASN dan PPPK paruh waktu berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah. Apabila penganggaran atau pencairan APBD mengalami kendala, pembayaran dapat ikut tertunda.
C. Data guru belum valid
Ketidaksesuaian data pada Dapodik, Info GTK, status kepegawaian, atau rekening penerima dapat menyebabkan proses verifikasi dan penyaluran tunjangan terhambat.
D. Koordinasi antarlembaga belum berjalan optimal
Pembayaran tunjangan melibatkan beberapa tahapan dan lembaga. Apabila koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, bagian keuangan, dan bank penyalur tidak berjalan lancar, hak guru dapat terlambat diterima.
Perlu ditegaskan bahwa penyebab keterlambatan setiap kasus tidak selalu sama. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan sekolah, status kepegawaian, jenis pembayaran, dan sumber anggarannya.
5. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur mekanisme pembayaran tunjangan guru
Pemerintah telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru ASN daerah.
Dalam aturan tersebut terdapat tahapan administrasi yang jelas, antara lain:
Tahapan | Batas waktu |
|---|---|
Pembaruan data guru | Tanggal 10 |
Sinkronisasi dan validasi | Tanggal 13 |
Penetapan penerima | Tanggal 15 |
Rekomendasi penyaluran | Maksimal tanggal 20 |
Penyaluran | Setelah tanggal 20 |
Jadwal tersebut berlaku sesuai ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan.
Selain itu, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memberikan relaksasi terbatas penggunaan Dana BOSP untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu menjaga keberlangsungan pembelajaran ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah belum sepenuhnya memungkinkan pembiayaan melalui APBD.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah instrumen untuk mengatasi persoalan pembiayaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya benar-benar sampai kepada guru yang berhak.
6. Apa dampaknya jika gaji guru terus terlambat?
Persoalan keterlambatan gaji bukan sekadar urusan administrasi. Dampaknya dapat meluas hingga kehidupan keluarga dan kualitas pendidikan.
Beberapa dampak yang perlu menjadi perhatian:
Kesejahteraan keluarga terganggu. Guru membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga.
Guru terpaksa berutang. Ketika pembayaran terlambat berbulan-bulan, sebagian guru terpaksa mencari pinjaman untuk bertahan hidup.
Motivasi kerja menurun. Ketidakpastian penghasilan dapat memengaruhi konsentrasi dan semangat bekerja.
Kualitas pembelajaran berisiko terganggu. Guru yang terus dibebani persoalan ekonomi tentu membutuhkan perhatian dan perlindungan.
Kepercayaan terhadap pemerintah melemah. Kebijakan peningkatan kesejahteraan guru akan sulit dirasakan apabila hak pembayaran tidak diterima tepat waktu.
7. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Persoalan ini membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya janji atau pernyataan bahwa pembayaran sedang diproses.
Ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Audit pembayaran guru secara menyeluruh: mendata sekolah dan guru yang belum menerima gaji atau tunjangan.
Membuka informasi anggaran: menjelaskan sumber dana, jumlah kewajiban pembayaran, dan kendala pencairan.
Mempercepat penyelesaian administrasi: jangan sampai persoalan dokumen membuat guru kehilangan hak penghasilannya.
Menetapkan jadwal pembayaran yang pasti: guru harus mengetahui kapan haknya akan diterima.
Membentuk saluran pengaduan khusus: setiap laporan guru harus memperoleh nomor registrasi dan tindak lanjut.
Memberikan kepastian anggaran: pemerintah daerah harus memastikan pembiayaan guru masuk dalam perencanaan anggaran sesuai ketentuan.
8. Bagaimana guru dapat memeriksa hak pembayaran yang belum diterima?
Guru yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melakukan beberapa langkah berikut.
Jenis guru | Tempat pemeriksaan atau pengaduan |
|---|---|
Guru ASN daerah | Dinas Pendidikan dan bagian keuangan daerah |
Guru PPPK paruh waktu | BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan pengelola keuangan daerah |
Guru honorer sekolah | Kepala sekolah, yayasan, dan Dinas Pendidikan |
Guru penerima TPG | Info GTK dan Dinas Pendidikan |
Guru madrasah | Kementerian Agama dan kantor Kemenag setempat |
Guru sebaiknya menyiapkan:
Identitas dan status kepegawaian.
SK pengangkatan atau dokumen penugasan.
Bukti periode pembayaran yang belum diterima.
Informasi rekening penerima.
Bukti komunikasi atau pengaduan sebelumnya.
Perlu dibedakan antara gaji, honor, TPG, dan tambahan penghasilan. Masing-masing memiliki aturan, sumber anggaran, serta mekanisme pembayaran yang berbeda.
Jangan sampai guru hanya diminta mengabdi, tetapi haknya terlupakan!
Persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan guru pada November 2026 menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah, mengganti kurikulum, menyediakan teknologi, atau meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
Ada satu hal mendasar yang tidak boleh dilupakan: kesejahteraan guru.
Laporan dari Pontianak menunjukkan masih adanya persoalan pembayaran honor yang perlu diselesaikan. Kasus PPPK paruh waktu di Tasikmalaya juga memperlihatkan bahwa ketidakpastian penganggaran daerah dapat berdampak langsung terhadap kehidupan tenaga pendidik.
Sementara itu, pemerintah telah menyelesaikan penyaluran tunggakan TPG non-ASN periode Juli hingga Oktober berdasarkan pengumuman Mendikdasmen pada 26 Oktober 2026.
Dengan demikian, tidak tepat jika seluruh persoalan gaji guru dianggap belum dibayar. Namun, juga tidak tepat apabila keberhasilan pencairan satu jenis tunjangan dianggap sebagai bukti bahwa seluruh guru Indonesia sudah menerima haknya.
Belum tersedia angka nasional terverifikasi per 15 November 2026 yang menunjukkan jumlah keseluruhan guru yang masih mengalami tunggakan gaji.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan perlu memberikan kepastian: kapan gaji dibayarkan, berapa jumlah tunggakannya, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya?
Sebab, guru bukan sekadar tenaga pengajar. Mereka adalah bagian penting dari masa depan bangsa.
Jangan sampai Indonesia ingin memiliki generasi emas 2045, tetapi kesejahteraan orang-orang yang mendidik generasi tersebut justru belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.