Nasib Guru Indonesia 2026: Jadi Tumbal Proyek Pemerintah ?

2026-11-15

JAKARTA โ€“ Ada sebuah ironi besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Guru selalu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap peringatan Hari Guru, pemerintah menyampaikan penghormatan, memberikan penghargaan, dan berbicara tentang pentingnya peran pendidik bagi masa depan bangsa.

Namun, ketika berbicara tentang kesejahteraan, kepastian status pekerjaan, pembayaran gaji, dan perlindungan profesi, masih banyak guru yang harus berjuang sendiri.

Guru diminta meningkatkan kualitas pendidikan, mengikuti perubahan kurikulum, menguasai teknologi, membuat laporan administrasi, meningkatkan kompetensi, dan mendidik generasi unggul. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan guru ketika mereka sendiri menghadapi kesulitan hidup?

Di tengah besarnya anggaran pendidikan dan berbagai program pembangunan pemerintah, muncul kritik yang semakin keras dari kalangan pemerhati pendidikan: jangan sampai guru justru menjadi pihak yang dikorbankan ketika pemerintah sibuk menjalankan proyek-proyek besar.

Persoalan ini bukan sekadar tentang gaji. Ini menyangkut bagaimana negara menempatkan guru dalam prioritas pembangunan nasional.

1. Guru dipuji ketika dibutuhkan, tetapi mengapa kesejahteraannya masih dipersoalkan?

Selama bertahun-tahun, profesi guru selalu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Tidak ada dokter, insinyur, pejabat, pengusaha, bahkan presiden yang lahir tanpa proses pendidikan.

Tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap profesi guru belum selalu sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan.

Masih ada persoalan:

  • Guru honorer yang menerima penghasilan sangat rendah.

  • Guru yang harus menunggu pembayaran honor.

  • PPPK paruh waktu yang belum mendapatkan kepastian peningkatan kesejahteraan.

  • Guru yang menghadapi keterlambatan tunjangan profesi.

  • Guru yang dibebani administrasi dan pekerjaan tambahan.

  • Guru di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan.

Pada 10 November 2026, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, kembali menyoroti pentingnya kepastian status dan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu.

Ia mendorong percepatan pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan status dan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Referensi Berita Parlemen Terkini

2. Program besar pemerintah berjalan, tetapi mengapa persoalan guru belum selesai?

Salah satu perdebatan terbesar dalam kebijakan pendidikan belakangan ini adalah mengenai prioritas penggunaan anggaran negara.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan fasilitas pelayanan gizi, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, dan berbagai proyek pendidikan menjadi bagian dari agenda pemerintah.

Program-program tersebut memiliki tujuan masing-masing. Pemberian makanan bergizi, misalnya, dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.

Namun, pertanyaan kritisnya adalah: apakah pembangunan berbagai fasilitas dan program baru sudah berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan dasar guru?

Pada 19 Oktober 2026, Media Indonesia melalui Medcom memberitakan kritik Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terhadap ketimpangan prioritas antara pembiayaan fasilitas program MBG, perbaikan sekolah rusak, dan kesejahteraan guru.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan JPPI, jumlah sekolah dasar yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 700 ribu. Sementara itu, target renovasi 100 ribu sekolah pada 2027 dinilai belum sebanding dengan kebutuhan.

JPPI juga menyoroti persoalan penghasilan guru non-ASN yang masih sangat rendah di sejumlah daerah.

medcom.id

Kritik tersebut bukan berarti program makan bergizi tidak penting atau pekerja yang terlibat di dalamnya tidak layak memperoleh penghasilan.

Justru sebaliknya, semua program yang bermanfaat bagi masyarakat harus mendapatkan perhatian. Tetapi jangan sampai kebutuhan dasar pendidikan, terutama kesejahteraan tenaga pendidik, tertinggal di belakang.

Pembangunan dapur bisa terlihat secara fisik. Gedung sekolah bisa diresmikan. Jalan bisa dipotong pitanya. Tetapi kualitas pendidikan tidak akan tumbuh tanpa guru yang sejahtera dan dihargai.

3. Guru menjadi korban panjangnya birokrasi dan ketidakpastian pembayaran

Persoalan yang paling menyakitkan bagi guru adalah ketika hak penghasilan mereka harus menunggu penyelesaian administrasi yang berlarut-larut.

Pada 14 Oktober 2026, CNN Indonesia melaporkan adanya keluhan keterlambatan tunjangan profesi guru selama dua hingga empat bulan di berbagai daerah.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya disiplin pelaksanaan anggaran.

Rangkaian proses yang dapat menjadi kendala meliputi validasi Dapodik dan Info GTK, penerbitan SKTP, pengajuan pembayaran, penerbitan SP2D, hingga proses transfer melalui bank penyalur.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut ketersediaan anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan.

CNNindonesia

Guru tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung akibat dari keterlambatan koordinasi antarlembaga.

Ketika pemerintah terlambat menyelesaikan administrasi, guru tetap harus membayar listrik, membeli beras, membiayai sekolah anak, membayar cicilan, dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Di sinilah letak ketidakadilan yang perlu diperbaiki.

4. Anggaran pendidikan ratusan triliun, tetapi apakah guru sudah menjadi prioritas utama?

Inilah salah satu pertanyaan terbesar yang perlu dijawab pemerintah.

Dalam informasi resmi Kementerian Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk:

  • Peningkatan kesejahteraan guru.

  • Renovasi dan pembangunan sekolah.

  • Program Indonesia Pintar.

  • Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

  • Pengembangan Sekolah Rakyat.

  • Pembangunan Sekolah Unggul Garuda.

  • Peningkatan kualitas pembelajaran dan teknologi pendidikan.

Pemerintah menyatakan bahwa anggaran pendidikan tersebut ditujukan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan secara merata.

Media Keuangan

Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin bahwa setiap guru akan memperoleh kesejahteraan yang layak.

Masyarakat perlu mengetahui berapa bagian anggaran yang benar-benar digunakan untuk membayar hak guru, berapa untuk pembangunan infrastruktur, berapa untuk program peserta didik, dan bagaimana hasil realisasinya.

Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka anggaran yang fantastis, tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat langsungnya bagi guru dan sekolah.

Anggaran besar harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjadi angka besar dalam dokumen pemerintahan.

5. Guru dibebani banyak pekerjaan, tetapi penghargaan belum sebanding

Coba perhatikan kehidupan seorang guru.

Selain mengajar di kelas, guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, menyusun modul ajar, melakukan penilaian, mengisi berbagai aplikasi, membuat laporan, mengikuti pelatihan, menghadiri rapat, dan menjalankan tugas tambahan.

Guru dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pendidikan yang terkadang berlangsung sangat cepat.

Ketika kebijakan berubah, guru harus kembali belajar. Ketika aplikasi baru diterapkan, guru harus beradaptasi. Ketika administrasi bertambah, guru harus menyelesaikannya.

Semua itu merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Namun, tanggung jawab tersebut harus diimbangi dengan dukungan yang memadai.

Ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan:

  1. Apakah setiap kebijakan baru sudah mempertimbangkan beban kerja guru?

  2. Apakah pemerintah menyediakan pelatihan dan fasilitas yang cukup?

  3. Apakah tambahan tanggung jawab disertai penghargaan yang layak?

  4. Apakah guru diberikan kesempatan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang menyulitkan?

  5. Apakah kesejahteraan guru menjadi pertimbangan utama sebelum sebuah program dilaksanakan?

Pemerintah tidak boleh hanya menilai guru berdasarkan target administrasi dan angka keberhasilan program.

Keberhasilan pendidikan juga harus dilihat dari bagaimana guru bekerja, bagaimana peserta didik belajar, dan bagaimana kualitas kehidupan sekolah meningkat.

6. Mengapa guru sering merasa diremehkan?

Perasaan diremehkan tidak selalu muncul karena penghinaan secara langsung. Terkadang, perasaan itu tumbuh dari kebijakan yang tidak memberikan kepastian dan penghargaan yang memadai.

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kesan tersebut.

Pertama, ketidakpastian status pekerjaan.

Guru yang telah bertahun-tahun mengabdi masih menghadapi persoalan status kepegawaian dan kepastian penghasilan.

Kedua, keterlambatan pembayaran hak.

Guru harus menunggu sesuatu yang seharusnya diterima sesuai ketentuan.

Ketiga, kebijakan yang kurang melibatkan guru.

Guru merupakan pelaksana utama pendidikan. Karena itu, suara mereka seharusnya menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diterapkan.

Keempat, kesenjangan antara tuntutan dan penghargaan.

Tanggung jawab semakin besar, tetapi peningkatan kesejahteraan tidak selalu berjalan secepat peningkatan tuntutan pekerjaan.

Kelima, kurangnya perlindungan profesi.

Guru membutuhkan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian persoalan ketika menghadapi konflik dalam menjalankan tugas pendidikan.

Semua persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif. Tidak semua kebijakan pemerintah merugikan guru, tetapi setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan guru harus dievaluasi secara terbuka.

7. Apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo dan pemerintah?

Jika pemerintah benar-benar ingin membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, maka kesejahteraan guru tidak boleh menjadi agenda pelengkap.

Ada tujuh langkah yang perlu menjadi prioritas.

No.

Langkah pemerintah

Tujuan

1

Menjamin pembayaran gaji tepat waktu

Menghentikan tunggakan

2

Mempercepat kepastian status PPPK

Memberikan kepastian pekerjaan

3

Menetapkan standar penghasilan layak

Mengurangi kesenjangan

4

Mengurangi administrasi yang tidak perlu

Memperkuat waktu mengajar

5

Memperbaiki sekolah rusak

Menciptakan lingkungan belajar layak

6

Memperkuat perlindungan profesi

Memberikan rasa aman

7

Mengaudit realisasi anggaran pendidikan

Memastikan uang negara tepat sasaran

Pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan yang memungkinkan guru melaporkan keterlambatan pembayaran, diskriminasi, ketidakadilan administrasi, dan masalah kepegawaian tanpa takut mendapatkan tekanan.

Jangan hanya membangun sistem pelaporan yang bagus di atas kertas. Harus ada penyelesaian yang dapat diukur.

8. Suara guru harus didengar: Jangan sampai pengabdian berubah menjadi penderitaan

Sudah waktunya guru mendapatkan tempat yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional.

Guru bukan sekadar pelaksana program pemerintah. Mereka adalah tenaga profesional yang setiap hari berhadapan langsung dengan masa depan anak-anak Indonesia.

Pemerintah perlu mendengar pengalaman guru di sekolah negeri, swasta, perkotaan, pedesaan, daerah terpencil, serta sekolah kejuruan.

Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya dirumuskan dari ruang rapat yang jauh dari kenyataan ruang kelas.

Guru perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

Jika pemerintah ingin mengetahui mengapa pendidikan belum mencapai hasil maksimal, tanyakan langsung kepada guru. Mereka mengetahui persoalan yang terjadi setiap hari.

Mulai dari kurangnya peralatan praktik SMK, fasilitas laboratorium yang terbatas, ruang kelas rusak, kekurangan tenaga pengajar, sampai persoalan administrasi dan penghasilan.

Mereka adalah saksi langsung kondisi pendidikan Indonesia.

9. Kesimpulan: Jangan bangun proyek pendidikan dengan mengorbankan martabat guru!

Persoalan kesejahteraan guru seharusnya menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan.

Tidak ada gunanya membanggakan pembangunan berbagai fasilitas pendidikan apabila orang-orang yang bertanggung jawab mendidik generasi bangsa masih menghadapi ketidakpastian penghasilan, status pekerjaan, dan perlindungan profesi.

Program MBG boleh berjalan. Sekolah unggulan boleh dibangun. Renovasi sekolah harus dilanjutkan. Teknologi pendidikan harus dikembangkan.

Tetapi jangan sampai guru justru menjadi pihak yang selalu diminta berkorban ketika pemerintah menentukan prioritas anggaran.

Kritik JPPI mengenai ketimpangan prioritas pendidikan, persoalan PPPK paruh waktu yang disoroti Komisi X DPR, serta keterlambatan tunjangan profesi yang pernah dilaporkan media nasional merupakan peringatan bahwa masih ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan.

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah perlu membuktikan bahwa guru benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar menjadi bagian dari pidato dan slogan pembangunan.

Sebab, pembangunan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya gedung yang dibangun, besarnya anggaran yang dihabiskan, atau banyaknya program yang diluncurkan.

Pembangunan bangsa juga ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang mendidik generasi penerusnya.

Jangan sampai guru selalu menjadi pahlawan ketika negara membutuhkan mereka, tetapi menjadi orang terakhir yang diperhatikan ketika negara membagikan kesejahteraan.

Pertanyaan besar untuk pemerintah

Apabila pemerintah mampu mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk pendidikan dan berbagai program pembangunan, mengapa masih ada guru yang harus berjuang mendapatkan penghasilan layak?

Apakah selama ini prioritas pembangunan sudah benar-benar berpihak kepada pendidikan dan para pendidiknya?

Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah, bukan hanya dengan janji, tetapi melalui kebijakan dan bukti nyata.