Hercules Rosario Marshal Diperiksa KPK, Akui Terima Rp800 Juta dari Su

2026-11-12

Nama Hercules Rosario Marshal, Ketua Umum GRIB Jaya, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, bukan karena kiprahnya di organisasi masyarakat, melainkan karena pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Fakta yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian adalah pengakuan Hercules mengenai uang Rp800 juta dari tim hukum Summarecon. Uang tersebut, menurut penjelasannya, berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri sekaligus permintaan bantuan untuk memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare.

Namun, KPK memiliki perhatian tersendiri: apakah uang tersebut berkaitan dengan dugaan pengamanan lahan yang sedang diselidiki? Inilah salah satu pertanyaan penting yang kini didalami penyidik.

Rmol.id+2

1. Hercules diperiksa KPK selama sekitar lima jam

Pada Rabu, 11 November 2026, Hercules mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi.

Pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam, mulai pukul 10.25 WIB hingga sekitar pukul 15.30 WIB. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang Rp800 juta dari pihak PT Summarecon serta persoalan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Hercules diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta. KPK menyatakan keterangannya diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.

Dengan demikian, posisi Hercules dalam pemberitaan ini perlu ditegaskan: ia diperiksa sebagai saksi, bukan diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

detiknews+2

2. Pengakuan uang Rp800 juta: untuk perjalanan dan mediasi tanah?

Usai menjalani pemeriksaan, Hercules mengakui bahwa uang Rp800 juta yang telah diserahkan kepada KPK berasal dari tim hukum PT Summarecon.

Menurut penjelasannya, uang itu diberikan untuk membantu biaya kegiatan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, ia menyebut pihak Summarecon meminta bantuannya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar persoalan tanah dapat diselesaikan melalui perdamaian.

Hercules menjelaskan bahwa pihak yang hendak dipertemukan meliputi tim hukum GRIB Jaya, tim hukum ahli waris, dan pihak Summarecon.

Kuasa hukumnya, Agustinus Nahak, juga menyatakan uang tersebut awalnya diserahkan pihak legal Summarecon kepada sopir Hercules untuk kebutuhan perjalanan ke Timor Leste. Ia membantah uang itu berkaitan dengan pemblokiran lahan atau pengurusan perkara pertanahan.

Penjelasan tersebut merupakan versi Hercules dan kuasa hukumnya. KPK masih perlu menguji asal-usul, tujuan, serta hubungan uang itu dengan perkara yang sedang disidik.

Rmol.id+2

3. Sengketa tanah 65 hektare: siapa sebenarnya yang mengklaim lahan tersebut?

Persoalan yang menjadi latar belakang perkara ini adalah sengketa tanah di Kabupaten Bogor antara pihak Summarecon dan sejumlah pemilik atau ahli waris.

Menurut penjelasan KPK yang diberitakan ANTARA pada 15 September 2026, sebagian lahan yang dikelola Summarecon diduga masih bermasalah karena terdapat pihak lain yang mengklaim mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM).

Persoalan semakin rumit karena berkaitan dengan proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik.

Dalam perkembangannya, sejumlah ahli waris menggugat penerbitan sembilan sertifikat HGB Summarecon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Mereka juga mengajukan pemblokiran terhadap sertifikat yang dipersoalkan.

Inilah titik penting perkara tersebut: sengketa kepemilikan dan administrasi tanah kemudian diduga berkembang menjadi persoalan suap dalam proses pengurusan sertifikat.

ANTARA News+1

4. Bagaimana perkara ini bermula hingga terjadi OTT KPK?

OTT KPK: 14 September 2026

KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK dan diberitakan ANTARA, dugaan praktik suap berawal dari upaya membuka blokir HGB Summarecon.

Berikut gambaran alur yang diungkap penyidik:

  1. Sebagian lahan yang dikelola Summarecon menghadapi sengketa dengan sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik atau ahli waris.

  2. Pihak Summarecon diduga berupaya mengurus pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

  3. Perantara pihak Summarecon, yang disebut berinisial YA dan Rizal Pahlevi, diduga berkomunikasi dengan Erwin.

  4. KPK menduga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, meminta Rp2 miliar untuk pembukaan blokir.

  5. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

  6. Uang Rp1,5 miliar diduga diserahkan melalui perantara kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. Erwin kemudian diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang.

Rangkaian tersebut merupakan konstruksi dugaan perkara menurut penyidikan KPK, bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

ANTARA News+1

5. Delapan tersangka dalam perkara OTT HGB Summarecon

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

No.

Nama

Posisi yang diberitakan

1

Lampri

Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN

2

Sontang Coin Manurung

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I

3

Adrianto Pitojo Adhi

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk

4

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq

Pihak swasta

5

Arif Sugiyanto

Pihak swasta, mantan Bupati Kebumen

6

Rizal Pahlevi

Pihak swasta

7

Erwin

Pihak swasta

8

Muhammad Fakhry

Pihak swasta

Empat nama yang disebut sebagai pihak swasta, yakni Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diberitakan KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penyebutan tersebut tidak dengan sendirinya berarti Menteri ATR/BPN terlibat dalam tindak pidana. Status dan tanggung jawab setiap orang harus didasarkan pada bukti dan proses hukum masing-masing.

detiknews+2

6. Uang Rp106,3 miliar: temuan besar dalam operasi KPK

Salah satu hal yang membuat OTT ini menyita perhatian nasional adalah jumlah uang yang diamankan penyidik.

KPK mengumumkan penyitaan barang bukti uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar, terdiri atas rupiah dan sejumlah mata uang asing.

Rinciannya sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers KPK:

Lokasi penemuan

Uang yang diamankan

Rumah Arif Sugiyanto

Rp31,86 miliar

Rumah Arif Sugiyanto

US$2.611.500

Rumah Arif Sugiyanto

SGD1.974.500

Rumah Arif Sugiyanto

SAR910 dan RM981

Rumah Rizal Pahlevi

Rp896 juta

Rumah Zimamanun Ni'am Aulawi

Rp8 juta

Rumah Sontang Coin Manurung

Rp49,5 juta

Angka Rp106,3 miliar merupakan nilai keseluruhan barang bukti yang diumumkan KPK, bukan berarti seluruh uang tersebut telah dinyatakan sebagai uang suap dalam transaksi HGB. Penyidik masih harus membuktikan hubungan masing-masing barang bukti dengan tindak pidana yang disangkakan.

CNNindonesia+1

7. Apa hubungan Hercules dengan perkara tersebut?

Inilah bagian yang paling banyak menarik perhatian publik.

Hercules bukan termasuk delapan nama tersangka yang diumumkan KPK dalam perkara OTT tersebut. Namun, namanya muncul dalam penyidikan karena adanya dugaan penerimaan uang Rp800 juta dari pihak Summarecon.

KPK sebelumnya menyampaikan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan-lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Pada 15 Oktober 2026, uang Rp800 juta diserahkan melalui kuasa hukum Hercules kepada KPK. Penyidik kemudian menyita uang tersebut untuk menelusuri asal-usul dan tujuan pemberiannya.

Pada 11 November, Hercules memenuhi panggilan KPK dan memberikan penjelasan sebagai saksi. Ia menyatakan uang tersebut dimaksudkan untuk kegiatan perjalanan ke luar negeri dan membantu mediasi sengketa tanah.

Perbedaan penjelasan inilah yang membuat pemeriksaan menjadi penting. KPK perlu menguji apakah uang tersebut benar-benar merupakan biaya perjalanan dan mediasi seperti yang disampaikan Hercules, atau memiliki hubungan dengan dugaan pengamanan lahan yang sedang diselidiki.

Sampai berita ini disusun, tidak ada pengumuman KPK yang menetapkan Hercules sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ia telah diperiksa sebagai saksi dan uang Rp800 juta telah diserahkan serta disita untuk kepentingan penyidikan.

detiknews+2

8. Apakah Hercules terancam menjadi tersangka?

Pertanyaan ini tentu muncul setelah namanya dikaitkan dengan uang Rp800 juta dan sengketa lahan.

Namun, seseorang tidak otomatis menjadi tersangka hanya karena menerima uang, mengembalikan uang, atau diperiksa sebagai saksi.

Penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjelaskan beberapa hal penting:

  • Siapa yang sebenarnya memberikan uang Rp800 juta?

  • Apa tujuan pemberian uang tersebut?

  • Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan tertentu?

  • Apakah uang itu berhubungan dengan pengamanan lahan atau pengurusan administrasi pertanahan?

  • Apakah ada hubungan antara pemberian uang tersebut dengan dugaan suap kepada pejabat ATR/BPN?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana penyidik mengembangkan perkara.

Karena itu, terlalu dini menyimpulkan Hercules bersalah atau pasti akan menjadi tersangka. Proses penyidikan masih harus dihormati dan setiap pihak berhak atas asas praduga tak bersalah.

9. Apa dampaknya bagi sengketa tanah dan dunia pertanahan Indonesia?

Kasus ini menjadi pengingat bahwa sengketa tanah tidak boleh diselesaikan melalui tekanan, pengaruh, ataupun jalur informal yang bertentangan dengan hukum.

Sengketa kepemilikan harus diselesaikan dengan memeriksa dokumen pertanahan, riwayat penerbitan sertifikat, bukti penguasaan, serta keputusan lembaga peradilan apabila perkara sudah masuk ke pengadilan.

Kasus Summarecon juga memperlihatkan pentingnya transparansi dalam pelayanan pertanahan. Proses pembukaan blokir, perpanjangan HGB, dan perubahan status hak atas tanah harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dugaan suap terbukti melalui proses pengadilan, perkara ini dapat menjadi salah satu contoh serius bagaimana konflik pertanahan bisa berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Kesimpulan: Uang Rp800 juta menjadi kunci, tetapi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?

Perkembangan kasus Hercules Rosario Marshal dan OTT KPK di lingkungan ATR/BPN memperlihatkan bahwa persoalan ini jauh lebih luas daripada sekadar sengketa tanah.

Ada lahan sekitar 65 hektare yang dipersengketakan, proses pengurusan HGB yang diduga melibatkan praktik suap, delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar, serta uang Rp800 juta yang dikaitkan dengan Hercules.

Hercules telah memberikan keterangannya kepada KPK. Ia menyebut uang itu berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri dan upaya mediasi. Sementara itu, KPK sebelumnya menyatakan sedang mendalami dugaan kaitan uang tersebut dengan pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon.

Kini, publik menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

Apakah uang Rp800 juta itu benar-benar hanya untuk perjalanan dan mediasi, atau terdapat hubungan lain dengan perkara pengurusan HGB?