Isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik yang lebih luas.
Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menjadi bahan perbincangan. Hubungannya bukan karena keduanya telah terbukti menjadi pelaku atau sasaran penyadapan, melainkan karena munculnya sejumlah pertanyaan mengenai daftar target, posisi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan dinamika politik di sekitar pemerintahan.
Perkembangan terbaru yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 18 November 2026 bahkan menyebut penyidikan dugaan penyadapan ilegal mulai didalami kaitannya dengan dugaan tindak pidana makar. Polri merencanakan gelar perkara pada Kamis, 19 November 2026.
Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Jokowi dan Gibran ikut disadap? Mengapa nama Listyo Sigit menjadi sorotan? Dan sejauh mana proses hukum telah berjalan?
1. Kasus penyadapan ilegal berkembang menjadi perkara besar
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025โ2026.
Menurut keterangan Kepala Bareskrim Polri yang diberitakan ANTARA pada 3 November 2026, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Polisi pada saat itu mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Penyidik juga menduga sejumlah nomor dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Selain itu, polisi mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem tersebut pada sekitar Oktober 2026.
2. Mengapa nama Jokowi dan Gibran ikut menjadi sorotan?
Nama Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari perbincangan karena sejumlah pengamat mempertanyakan mengapa nama keduanya tidak muncul dalam daftar pihak yang disebut menjadi target penyadapan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dalam pemberitaan iNews pada 6 November 2026, menyampaikan keheranannya karena nama Jokowi dan Gibran tidak disebut dalam daftar target yang dibicarakan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan pertanyaan Mahfud, bukan bukti bahwa Jokowi atau Gibran seharusnya menjadi target penyadapan.
Sementara itu, Istana belum mengonfirmasi apakah Gibran termasuk pihak yang menjadi sasaran. Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah belum memperoleh informasi lengkap mengenai materi komunikasi yang diduga disadap dan meminta publik menunggu perkembangan penyidikan.
Dengan demikian, perlu dibedakan tiga hal:
Jokowi: belum ada bukti publik terverifikasi bahwa nomor teleponnya menjadi sasaran penyadapan dalam perkara ini.
Gibran: Istana belum memberikan konfirmasi bahwa dirinya termasuk target penyadapan.
Jokowi dan Gibran sebagai pihak yang terlibat: tidak ada dasar dari sumber yang dirujuk untuk menyatakan keduanya sebagai pelaku atau pihak yang terbukti terlibat dalam operasi penyadapan.
Perbedaan ini penting agar isu politik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti.
3. Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu nama penting dalam penyidikan
Salah satu perkembangan paling sensitif dalam kasus ini adalah munculnya inisial LSP yang kemudian diidentifikasi dalam pemberitaan sebagai mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Menurut laporan Reuters pada 17 November 2026, Listyo termasuk pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Reuters juga menyebut Listyo secara luas dipandang sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi.
Namun, kedekatan politik atau hubungan personal tidak otomatis membuktikan adanya keterlibatan Jokowi dalam dugaan tindak pidana. Status hukum setiap orang harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses peradilan masing-masing.
Perkembangan ini menjadi perhatian karena kasus tersebut bukan lagi sekadar persoalan penggunaan perangkat kepolisian, tetapi juga menyentuh persoalan pengawasan kekuasaan, keamanan komunikasi pejabat negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
4. Empat perwira telah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkembangan berikutnya, jumlah tersangka bertambah dari tiga menjadi empat orang.
ANTARA pada 16 November 2026, melalui laporan pemeriksaan fakta, menyebut Kapolri telah memaparkan empat perwira tinggi yang menjadi tersangka, yakni:
Inisial | Keterangan dalam pemberitaan |
|---|---|
LSP | Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo |
AS | Perwira yang disebut dalam perkara |
EH | Eko Hadi Santoso |
SU | Perwira yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi |
Penyebutan inisial dan identitas tersebut mengikuti pemberitaan yang tersedia. Peran serta tanggung jawab pidana masing-masing tetap harus dibuktikan dalam proses hukum.
Polisi sebelumnya juga menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.
5. Eko Hadi Santoso dipecat tidak dengan hormat
Perkembangan penting lainnya datang dari sidang etik terhadap mantan perwira tinggi Polri, Eko Hadi Santoso.
Reuters melaporkan pada 17 November 2026 bahwa Eko diberhentikan tidak dengan hormat setelah menjalani sidang etik selama hampir sembilan jam.
Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dan menggunakan fasilitas kepolisian tanpa surat perintah untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Eko mengajukan banding atas keputusan pemecatan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan dalam laporan itu.
Perlu dicatat, pemecatan melalui proses etik kepolisian berbeda dari putusan pidana pengadilan. Proses pidana tetap harus berjalan untuk menentukan apakah unsur tindak pidana terbukti.
6. Penyidikan mulai mengarah pada dugaan makar
Inilah perkembangan terbaru yang membuat kasus penyadapan semakin menjadi perhatian nasional.
Pada Rabu, 18 November 2026, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyidik mulai mendalami hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar.
Menurut Yusril, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan perkara. Polri merencanakan gelar perkara pada Kamis, 19 November 2026 untuk mengurai hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat serta kemungkinan keterkaitan kedua tindak pidana tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa gelar perkara dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, termasuk pendalaman pasal terhadap tersangka yang sudah ada atau penetapan tersangka baru. Namun, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup.
Ada hal penting yang harus dipahami: dugaan makar belum sama dengan tindak pidana makar yang telah terbukti.
Penyidik masih harus membuktikan rangkaian perbuatan, tujuan, motif, dan hubungan antara para pihak. Pernyataan pejabat pemerintah mengenai arah penyidikan juga bukan putusan pengadilan.
7. Rekaman komunikasi dan dugaan penghapusan data menjadi kunci
Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam penyidikan adalah keberadaan rekaman komunikasi dan data elektronik.
Yusril menyampaikan bahwa penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait disebut telah disita dan sedang didalami.
Temuan ini berpotensi membantu penyidik menelusuri beberapa pertanyaan penting:
Siapa yang memerintahkan penyadapan?
Siapa yang memasukkan nomor telepon ke sistem?
Siapa yang melaksanakan penyadapan?
Siapa yang menerima hasil penyadapan?
Apakah ada pihak yang memerintahkan penghapusan data?
Apa tujuan akhir dari rangkaian tindakan tersebut?
Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat penting untuk memastikan apakah perkara ini merupakan penyalahgunaan fasilitas kepolisian, tindakan ilegal terhadap privasi, atau memiliki rangkaian tindak pidana lain.
Namun, isi rekaman dan identitas pihak yang berkomunikasi tidak boleh disimpulkan sebelum penyidik mengumumkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Benarkah Jokowi dijemput paksa ke Bareskrim karena kasus penyadapan?
Di tengah ramainya kasus ini, beredar unggahan media sosial yang memperlihatkan foto seorang pria dikawal aparat kepolisian. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Jokowi dijemput paksa ke Bareskrim karena hasil penyadapan dikirim ke Solo.
ANTARA melalui tim pemeriksa fakta pada 16 November 2026 menyatakan klaim tersebut tidak benar.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan pengumuman resmi Polri maupun pemberitaan media kredibel yang membuktikan Jokowi ditangkap atau dijemput paksa terkait kasus penyadapan.
ANTARA juga menjelaskan bahwa keterangan Kapolri mengenai dugaan alur penyadapan tidak menyebut adanya pengiriman hasil sadapan ke Solo sebagai dasar penjemputan Jokowi.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap video, foto, dan judul sensasional yang menghubungkan Jokowi dengan kasus ini tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
9. Apa dampaknya terhadap hubungan politik Jokowi dan Prabowo?
Kasus penyadapan ini juga menarik perhatian karena terjadi di tengah dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Jokowi.
Reuters pada 17 November 2026 menyoroti bahwa skandal penyadapan telah memperbesar perhatian publik terhadap ketegangan politik antara kedua tokoh tersebut. Salah satu faktor yang ikut disorot adalah posisi Listyo Sigit yang secara luas dianggap dekat dengan Jokowi.
Namun, penting untuk tidak mencampuradukkan dugaan pidana dengan spekulasi politik.
Ada beberapa kemungkinan dampak yang patut diperhatikan:
Kepercayaan terhadap institusi kepolisian: publik menuntut penjelasan mengenai penggunaan fasilitas penyadapan.
Hubungan antarelite politik: perkembangan penyidikan dapat memengaruhi dinamika komunikasi politik.
Keamanan pejabat negara: pengawasan komunikasi harus dilakukan berdasarkan hukum.
Kebebasan masyarakat: aktivis, jurnalis, pengusaha, dan tokoh masyarakat membutuhkan perlindungan dari pengawasan ilegal.
Stabilitas pemerintahan: proses hukum harus berjalan tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Apabila penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional, kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pengawasan komunikasi di Indonesia.
10. Mengapa kasus penyadapan harus diusut secara terbuka?
Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh wilayah paling pribadi dalam kehidupan seseorang, yaitu komunikasi.
Dalam kondisi tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan sembarangan.
Penyadapan tanpa dasar hukum dapat mengancam hak privasi, kebebasan berpendapat, keamanan informasi, dan kepercayaan masyarakat kepada negara.
Ombudsman RI pada 4 November 2026 juga menyoroti bahwa dugaan penyadapan tanpa prosedur bukan hanya persoalan pidana, melainkan menyangkut tata kelola lembaga negara, keamanan nasional, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai:
Dasar hukum penggunaan perangkat penyadapan.
Mekanisme pemberian izin dan pengawasan.
Pihak yang memiliki akses terhadap sistem.
Prosedur penyimpanan dan penghapusan rekaman.
Perlindungan terhadap orang yang menjadi target secara tidak sah.
Pertanggungjawaban pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.
Kasus ini seharusnya tidak berhenti pada pemecatan beberapa anggota kepolisian. Pembenahan sistem dan pengawasan juga diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang.
11. Apa yang perlu ditunggu masyarakat pada 19 November 2026?
Perhatian publik kini tertuju pada gelar perkara yang direncanakan Polri pada Kamis, 19 November 2026.
Ada beberapa hal yang perlu ditunggu dari perkembangan tersebut:
Apakah dugaan penyadapan dan dugaan makar memiliki hubungan berdasarkan bukti?
Apakah ada tersangka baru?
Siapa yang diduga memerintahkan dan menerima hasil penyadapan?
Apakah rekaman komunikasi yang disita dapat menjelaskan motif tindakan?
Bagaimana perkembangan sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo?
Apakah penyidik akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang menjadi target?
Hingga informasi terakhir yang tersedia pada pagi 19 November 2026, gelar perkara tersebut masih diberitakan sebagai agenda yang direncanakan. Belum ada hasil gelar perkara hari ini yang dapat dipastikan dari sumber-sumber yang dirujuk dalam artikel ini.
Dengan demikian, publik sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan siapa aktor utama di balik perkara tersebut.
Isu penyadapan Jokowi dan Gibran masih menyisakan banyak pertanyaan
Kasus dugaan penyadapan ilegal di lingkungan kepolisian telah berkembang menjadi salah satu persoalan hukum dan politik yang mendapat perhatian besar pada November 2026.
Empat perwira telah disebut sebagai tersangka dalam perkembangan penyidikan. Salah satunya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Seorang mantan perwira tinggi, Eko Hadi Santoso, juga telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang etik.
Perkembangan terbaru adalah pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai kemungkinan keterkaitan perkara penyadapan dengan dugaan makar. Polri merencanakan gelar perkara pada 19 November 2026 untuk mendalami hubungan tersebut.
Sementara itu, mengenai Jokowi dan Gibran, belum ada bukti publik terverifikasi dalam sumber yang dirujuk bahwa keduanya menjadi pelaku atau sasaran penyadapan dalam perkara ini. Klaim bahwa Jokowi dijemput paksa ke Bareskrim juga telah dibantah sebagai hoaks oleh ANTARA.
Publik membutuhkan kebenaran, bukan sekadar spekulasi politik. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, siapa pun yang belum terbukti bersalah tidak boleh dihakimi melalui informasi yang belum terverifikasi.
Kasus ini harus dibuka secara transparan, ditangani secara profesional, dan diselesaikan berdasarkan bukti hukum, bukan tekanan politik.