Kapolri Suyudi Mulai Benahi Polri: Berani Menindak Internal, Hapus Stigma “No Viral No Justice”, dan Bangun Kembali Kepercayaan Publik

2026-11-15

JAKARTA – Harapan masyarakat terhadap perubahan wajah Kepolisian Republik Indonesia kembali menguat setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Ia membawa sejumlah agenda pembenahan yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, pengawasan internal, dan kedekatan polisi dengan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Selama bertahun-tahun, Polri menghadapi kritik terkait pelayanan yang dinilai belum merata, dugaan penyalahgunaan kewenangan, lambatnya penanganan laporan, hingga munculnya istilah populer di media sosial, yaitu “No Viral No Justice”.

Istilah tersebut menggambarkan keresahan sebagian masyarakat yang merasa laporan mereka baru mendapatkan perhatian serius setelah menjadi viral.

Suyudi menyatakan ingin mengubah pola tersebut. Baginya, laporan masyarakat harus diterima, diverifikasi, ditangani, dan diberi informasi perkembangannya tanpa harus menunggu perhatian publik.

1. Menghapus stigma “No Viral No Justice”

Salah satu agenda yang paling menarik dari kepemimpinan Suyudi adalah mengubah cara kerja pelayanan kepolisian terhadap laporan masyarakat.

Dalam pemaparan visi dan misinya di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi menekankan bahwa laporan masyarakat tidak boleh menunggu viral agar mendapatkan penanganan.

Setiap laporan harus melalui proses verifikasi, ditindaklanjuti, dan diinformasikan perkembangannya kepada pelapor.

Gagasan ini penting karena kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan polisi mengungkap kejahatan besar. Kepercayaan juga tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika melaporkan kehilangan, penipuan, kekerasan, atau persoalan hukum lainnya.

Apabila laporan sederhana sekalipun ditangani secara profesional dan transparan, masyarakat akan merasakan bahwa hukum hadir untuk semua orang.

2. Berani melakukan pembenahan dari dalam tubuh Polri

Langkah berikutnya adalah konsolidasi dan evaluasi internal. Suyudi menyampaikan bahwa dirinya akan memetakan persoalan di berbagai bagian Polri untuk menentukan prioritas pembenahan.

Program yang masih berjalan baik akan diteruskan, sedangkan bagian yang membutuhkan perbaikan akan dievaluasi.

Pada 12 November 2026, Suyudi juga menyampaikan pesan tegas dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI ketika membahas perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik.

Ia menekankan bahwa kehormatan institusi tidak boleh dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan anggotanya.

Pesan tersebut menjadi penting karena penegakan hukum harus berlaku tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang.

Dalam perkara yang dibahas, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen terkait.

Namun, seluruh dugaan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Pemeriksaan atau penetapan tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti putusan pengadilan.

3. Perombakan dan evaluasi jajaran kepolisian

Pada awal masa kepemimpinannya, Suyudi juga melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan pergantian sejumlah pejabat kepolisian daerah.

Ombudsman RI dalam artikel yang diterbitkan pada 12 Oktober 2026 menyoroti pergantian 19 Kapolda melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Langkah ini dinilai dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat organisasi dan memperbaiki kualitas pelayanan di daerah.

Namun, rotasi jabatan saja belum cukup untuk membuktikan reformasi. Masyarakat tentu ingin melihat hasil nyata setelah pergantian pejabat: apakah pengaduan lebih cepat ditangani, apakah pelanggaran anggota ditindak, dan apakah pelayanan semakin mudah diakses?

Keberhasilan perubahan akan terlihat dari kinerja, bukan semata-mata banyaknya pejabat yang diganti.

4. Enam agenda penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat

Ombudsman RI menyoroti enam bidang transformasi strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan Polri.

Pertama, penguatan kelembagaan dengan memperkuat peran Polres dan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Kedua, reformasi sumber daya manusia dan rekrutmen agar penerimaan serta promosi jabatan mengutamakan kompetensi, integritas, dan prestasi.

Ketiga, peningkatan pelayanan publik melalui sistem yang cepat, transparan, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

Keempat, penegakan hukum yang adil dengan mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik jual beli perkara, dan pengaturan pasal secara tidak semestinya.

Kelima, penguatan pengawasan internal agar pelanggaran anggota dapat diperiksa dan ditindak secara profesional.

Keenam, transparansi anggaran agar penggunaan dana institusi dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mendukung peningkatan kinerja.

Enam agenda tersebut merupakan arah pembenahan yang penting. Pelaksanaannya membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan independen, dan evaluasi berkala.

5. Pertemuan dengan Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri perlu dilanjutkan

Pada 7 November 2026, Suyudi bertemu dengan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), untuk membahas rekomendasi reformasi kepolisian.

Dalam pemberitaan Kompas.com pada 8 November 2026, Jimly menyampaikan harapan agar rekomendasi reformasi yang telah disusun tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan benar-benar dilaksanakan.

Laporan KPRP tersebut terdiri atas sepuluh volume dengan sekitar 3.000 halaman. Pokok rekomendasinya mencakup penguatan pengawasan eksternal melalui Kompolnas, pembenahan tata kelola internal, pengaturan penugasan anggota Polri di luar struktur, peningkatan profesionalisme penyidikan, serta digitalisasi pelayanan publik.

Rekomendasi lain juga menyentuh evaluasi regulasi, termasuk kemungkinan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan sejumlah aturan turunannya.

Agenda tersebut menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan sekadar persoalan mengganti pimpinan. Pembenahan juga harus menyentuh sistem, tata kelola, pengawasan, dan hubungan kelembagaan.

6. Pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi daring

Dalam pernyataan setelah pelantikannya, Suyudi menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, antara lain peredaran narkotika, penyelundupan, judi daring, dan berbagai aktivitas yang meresahkan masyarakat.

Pemberantasan kejahatan tersebut membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Polri tidak dapat bekerja sendiri karena sejumlah persoalan berkaitan dengan pengawasan perbatasan, transaksi keuangan, teknologi digital, dan penegakan aturan di berbagai sektor.

Masyarakat juga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan penindakan, tetapi memperhatikan pencegahan, perlindungan korban, dan penanganan akar masalah.

7. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi

Perkembangan terbaru yang menarik perhatian muncul pada 14 November 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penilaian positif terhadap Suyudi. Dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Presiden menyebut Kapolri baru sebagai sosok yang membanggakan, melegakan, dan menyejukkan.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan dukungan Presiden terhadap kepemimpinan Suyudi.

Namun, dukungan politik dan apresiasi dari Presiden tetap perlu diikuti dengan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan Polri bukan hanya penilaian pimpinan negara, melainkan juga meningkatnya kualitas pelayanan, keadilan penegakan hukum, serta kepercayaan publik.

8. Tantangan terbesar: membuktikan perubahan, bukan sekadar menjanjikan perubahan

Membangun kembali citra Polri bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam hitungan minggu.

Ada beberapa persoalan yang perlu terus diawasi masyarakat.

Pertama, apakah setiap laporan masyarakat benar-benar ditangani tanpa harus viral?

Kedua, apakah anggota yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi yang setimpal?

Ketiga, apakah proses penyidikan dan penegakan hukum berjalan transparan serta menghormati hak setiap orang?

Keempat, apakah masyarakat kecil mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kekayaan?

Kelima, apakah pengawasan internal dan eksternal dapat berjalan secara efektif?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah agenda pembenahan yang disampaikan Kapolri benar-benar menghasilkan perubahan.

Kesimpulan: Momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat

Kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka peluang bagi pembenahan Polri melalui peningkatan pelayanan publik, evaluasi internal, penegakan hukum yang adil, dan pelaksanaan rekomendasi reformasi kelembagaan.

Sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran di internal institusi dapat menjadi salah satu ujian penting bagi komitmen tersebut. Namun, setiap perkara harus ditangani berdasarkan bukti, prosedur hukum, dan asas praduga tak bersalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan polisi yang kuat dalam menindak kejahatan. Masyarakat juga membutuhkan polisi yang mau mendengarkan, melayani tanpa diskriminasi, mengakui kesalahan, dan tunduk pada hukum.

Jika seluruh agenda tersebut benar-benar dilaksanakan secara konsisten, kepemimpinan Suyudi berpeluang menjadi momentum penting untuk memperbaiki citra kepolisian dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.