JAKARTA โ Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengungkap keterlibatan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, tetapi juga dugaan pemantauan komunikasi sejumlah pejabat, tokoh politik, aktivis, hingga pengusaha.
Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada 4 November 2026. Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan tersangka lain serta pengungkapan dugaan penghapusan rekaman dan data elektronik.
Lantas, bagaimana awal mula kasus ini terungkap? Siapa saja yang diduga terlibat? Bagaimana proses penyadapan dilakukan hingga akhirnya menyeret mantan orang nomor satu di institusi Polri tersebut?
Awal Mula Terbongkarnya Dugaan Penyadapan Presiden
Kasus ini diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Berdasarkan pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, penyadapan diduga dilakukan melalui jalur internal yang tidak memenuhi prosedur penegakan hukum.
Dalam prosedur yang semestinya, penyadapan harus memiliki dasar dan persyaratan hukum yang berlaku. Namun, penyidik menemukan dugaan adanya pemasukan nomor telepon target ke sistem pemantauan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Akibatnya, sejumlah nomor telepon dapat dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan berbagai kalangan lainnya.
Bagaimana Proses Penyadapan Diduga Dilakukan?
Berdasarkan penjelasan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, terdapat beberapa tahapan operasional yang menjadi perhatian penyidik.
1. Dugaan pemberian perintah
Penyidik menduga perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi. Perintah kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
2. Memasukkan nomor target ke sistem
Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke sistem LIMS. Proses ini disebut tidak melalui verifikasi dan penyaringan keterkaitan dengan perkara penegakan hukum.
3. Pemantauan dan pengambilan rekaman
Setelah nomor dimasukkan ke sistem, petugas diduga melakukan pemantauan komunikasi menggunakan perangkat dan sistem penyadapan, termasuk PenLink X (PLX).
Rekaman komunikasi kemudian didengarkan, diekspor, dan diubah menjadi transkrip untuk kebutuhan pelaporan internal.
4. Pelaporan hasil penyadapan
Hasil pemantauan diduga dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat bagian monitoring, Slamet Uliandi, hingga Listyo Sigit Prabowo.
5. Dugaan penghapusan data elektronik
Pada Oktober 2026, penyidik menemukan dugaan perintah penghapusan hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log pada sistem LIMS serta PLX. Pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi internal juga menjadi bagian dari materi penyidikan.
Rangkaian inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus pemeriksaan Bareskrim Polri.
Siapa Saja yang Terseret dalam Kasus Ini?
Hingga perkembangan yang disampaikan kepolisian pada November 2026, terdapat empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Mereka adalah:
Listyo Sigit Prabowo (LSP): Mantan Kapolri yang diduga memberikan perintah dan menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Ahrie Sonta Nasution (AS): Mantan pejabat yang diduga meneruskan perintah kepada operator serta terlibat dalam dugaan penghapusan data.
Eko Hadi Santoso (EH): Mantan pejabat yang diduga menerima dan meneruskan perintah penyadapan.
Slamet Uliandi (SU): Mantan Kadiv TIK Polri yang diduga memberikan persetujuan operasional dan meneruskan laporan hasil pemantauan.
Perlu ditegaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Siapa Saja yang Diduga Menjadi Target Penyadapan?
Penyidikan mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri Suyudi menyampaikan bahwa daftar target diduga mencakup:
Presiden Republik Indonesia dan lingkar Istana.
Pejabat kementerian dan lembaga negara.
Anggota DPR RI dan tokoh partai politik.
Gubernur dan sejumlah pejabat kepolisian.
KPK dan kejaksaan.
Internal Polri.
Tokoh organisasi masyarakat.
Aktivis dan mahasiswa.
Media serta kalangan pengusaha.
Daftar tersebut merupakan bagian dari keterangan dan materi penyidikan kepolisian. Identitas serta jumlah keseluruhan pihak yang menjadi sasaran masih perlu dipastikan melalui proses hukum.
Kronologi Penyelidikan hingga Penangkapan Listyo Sigit
Pengungkapan kasus ini berlangsung melalui sejumlah tahapan sejak akhir Oktober 2026.
Berikut rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan kepolisian yang dipaparkan kepada DPR dan pemberitaan media:
30 Oktober 2026: Laporan polisi terkait dugaan penyadapan ilegal diterbitkan.
31 Oktober 2026: Penyidik memeriksa enam saksi dan empat ahli, kemudian melakukan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.
1 November 2026: Perkara resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa pelapor dan saksi, mengamankan barang bukti, serta menetapkan Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai tersangka. Penangkapan terhadap Ahrie juga dilakukan.
2 November 2026: Penyidik melakukan penahanan terhadap Ahrie dan pemeriksaan terhadap Eko Hadi.
3 November 2026: Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara.
4 November 2026: Listyo Sigit ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
5 November 2026: Penyidik melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, menggeledah kediaman Listyo Sigit, dan menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka.
6โ10 November 2026: Penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi dan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
11 November 2026: Slamet Uliandi diperiksa dan menjalani penahanan rumah berdasarkan pertimbangan kesehatan dari Pusdokkes Polri.
12 November 2026: Kapolri Suyudi memaparkan secara terbuka kronologi, dugaan peran para tersangka, serta perkembangan penyidikan di hadapan Komisi III DPR RI.
LPSK Dilibatkan untuk Melindungi Enam Saksi
Salah satu perkembangan penting dalam kasus ini adalah keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kapolri menyampaikan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan LPSK untuk mengajukan perlindungan terhadap enam personel bagian monitoring.
Keenam orang tersebut dinilai memiliki informasi penting karena diduga mengetahui aktivitas operasional pemantauan komunikasi.
Keterangan mereka diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap bagaimana perintah diberikan, bagaimana sistem digunakan, serta siapa saja pihak yang menerima hasil penyadapan.
Keterlibatan LPSK menjadi penting untuk memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman.
Dugaan Makar Ikut Didalami, Apa Hubungannya?
Selain perkara penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga mengembangkan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana makar.
Perkembangan ini muncul karena penyidik perlu mendalami tujuan penyadapan, kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, serta penggunaan hasil pemantauan komunikasi tersebut.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya turut menyoroti pentingnya mengusut kemungkinan motif dan pihak yang berada di balik perkara tersebut.
Namun, Kapolri Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar.
Hingga 17 November 2026, kepolisian menyatakan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti.
Pada 18 November, Bareskrim juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang berkaitan dengan penyidikan dugaan makar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa gelar perkara kasus penyadapan ilegal dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026.
Apa yang Masih Menjadi Pertanyaan Besar?
Meski sejumlah tersangka telah ditetapkan, masih ada beberapa hal penting yang perlu diungkap secara menyeluruh.
Pertama, siapa saja pihak yang benar-benar menerima dan menggunakan hasil penyadapan tersebut?
Kedua, apakah terdapat pihak lain di luar empat tersangka yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
Ketiga, apa tujuan utama pemantauan komunikasi terhadap Presiden, pejabat negara, dan berbagai tokoh lainnya?
Keempat, apakah seluruh data elektronik yang diduga dihapus masih dapat dipulihkan melalui pemeriksaan forensik digital?
Kelima, apakah penyidikan dugaan makar akan menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perkara ini tidak berhenti hanya pada pelaku teknis, tetapi juga mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa berdasarkan bukti yang sah.
Penutup
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perkara serius yang menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan privasi, dan integritas institusi penegak hukum.
Penangkapan Listyo Sigit Prabowo serta penetapan tiga mantan pejabat kepolisian lainnya sebagai tersangka menunjukkan bahwa penyidikan telah menjangkau sejumlah pejabat tinggi yang diduga memiliki peran dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Meski demikian, proses hukum masih harus berjalan secara transparan dan profesional. Pengungkapan siapa pemberi perintah, siapa penerima hasil penyadapan, serta apa tujuan sebenarnya dari aktivitas tersebut menjadi pekerjaan penting bagi penyidik.
Publik kini menantikan hasil pengembangan perkara, termasuk perkembangan penyelidikan dugaan makar dan gelar perkara yang dijadwalkan pada 19 November 2026.