Praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap solar dan Pertalite dengan harga terjangkau, sejumlah kasus penyelewengan justru berhasil dibongkar aparat kepolisian di berbagai daerah.
Modusnya semakin beragam. Mulai dari penggunaan barcode kendaraan secara berulang, tangki kendaraan yang dimodifikasi, pembelian BBM di sejumlah SPBU, hingga pemindahan solar ke gudang dan penjualan kembali dengan harga lebih tinggi.
Yang lebih mengkhawatirkan, pengungkapan kasus sepanjang 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar ulah satu atau dua orang. Jaringan penyalahgunaan BBM subsidi ditemukan di sejumlah wilayah.
Lantas, di mana saja praktik tersebut terbongkar? Berapa liter BBM yang berhasil disita dan berapa besar potensi kerugian negara?
Berikut rangkuman sejumlah pengungkapan kasus terbaru hingga 13 November 2026.
1. Daerah yang baru saja terbongkar kasus penimbunan BBM
Berikut sejumlah kasus yang memiliki informasi lokasi, jumlah barang bukti, tersangka, dan nilai kerugian atau potensi kerugian.
A. Jawa Timur: 22 lokasi, kerugian negara Rp35,7 miliar
Pada 2 November 2026, Polda Jawa Timur mengumumkan pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di 22 lokasi.
Sebanyak 21 orang ditetapkan sebagai tersangka. Lokasi pengungkapan meliputi:
Mojokerto
Tulungagung
Blitar
Sidoarjo
Pasuruan
Probolinggo
Kota dan Kabupaten Kediri
Lamongan
Bondowoso
Banyuwangi
Lumajang
Situbondo
Barang bukti yang disita meliputi:
2.734 liter Pertalite.
24.799 liter solar bersubsidi.
250 tabung LPG 3 kilogram.
184 tabung LPG 12 kilogram.
Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, kerugian keuangan negara mencapai Rp35.737.976.000 atau sekitar Rp35,7 miliar.
Kapolda Jawa Timur menyebut kelompok-kelompok tersebut bukan berasal dari satu jaringan tunggal, tetapi beroperasi secara terorganisasi di sejumlah kabupaten dan kota.
Penyidik juga berencana mengembangkan perkara melalui penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
B. Lampung: 15 kasus, 20 tersangka
Pada 5 November 2026, Polda Lampung mengumumkan keberhasilan membongkar 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Barang bukti yang berhasil diamankan:
27.740 liter solar bersubsidi.
1.153 liter Pertalite.
19 kendaraan bermotor.
Sejumlah kendaraan dengan tangki modifikasi.
Wakapolda Lampung Brigjen Sumarto menyampaikan bahwa penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2.605.588.624 atau sekitar Rp2,6 miliar.
Salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan barcode untuk melakukan pengisian berulang kali. BBM kemudian dikumpulkan dan diduga akan dipasarkan kepada pihak industri di wilayah Palembang, Sumatera Selatan.
Polisi masih mendalami siapa pihak pemesan dan penerima pasokan BBM tersebut.
C. Pemalang, Jawa Tengah: 4.490 liter solar disita
Kasus terbaru lainnya terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Pada 9 November 2026, Polres Pemalang mengumumkan pengungkapan dua kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis Biosolar.
Empat orang diamankan sebagai tersangka. Total barang bukti mencapai 4.490 liter Biosolar.
Kasus pertama ditemukan di sebuah gudang di Dukuh Karang Sembung, Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, pada 3 November 2026.
Di lokasi tersebut, polisi menyita 3.500 liter Biosolar yang disimpan dalam empat kempu.
Tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial UP, BA, dan MF.
Sementara kasus kedua ditemukan di sekitar Jalan Dukuh Bungin, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, pada 27 Oktober 2026. Polisi mengamankan seorang tersangka berinisial AZ dengan barang bukti 990 liter Biosolar dalam 33 jeriken.
Modus yang diduga digunakan adalah membeli solar dari beberapa SPBU menggunakan barcode dan pelat nomor kendaraan berbeda, kemudian memindahkannya ke tempat penampungan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Catatan: Dalam laporan pengungkapan ini, nilai kerugian negara belum diumumkan secara terperinci. Jadi, tidak tepat jika kita menyebut angka kerugian tertentu sebagai fakta.
Para tersangka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp60 miliar sesuai ketentuan yang disangkakan.
D. Cilacap, Jawa Tengah: Kerugian negara ditaksir Rp962 juta
Pada 16 Oktober 2026, Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan penimbunan solar bersubsidi di Kabupaten Cilacap.
Seorang tersangka berinisial SH alias Asep (42) ditangkap.
Dari gudang yang diperiksa, polisi menemukan sekitar 10.206,48 liter solar bersubsidi.
Menurut keterangan kepolisian, tersangka diduga memperoleh barcode BBM melalui internet dan karyawan yang diperintahkan mencari barcode untuk digunakan di SPBU tertentu.
Dari praktik yang diduga berlangsung selama sekitar dua bulan itu, kerugian negara ditaksir mencapai:
Rp962.482.662
Estimasi kerugian negara menurut keterangan Polda Jawa Tengah
Kasus ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan barcode dapat menjadi salah satu pintu masuk praktik pengumpulan BBM subsidi secara ilegal.
E. Bogor: Penimbunan solar selama tujuh bulan
Pada 6 November 2026, Polres Bogor mengungkap dugaan penimbunan dan penjualan kembali solar bersubsidi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Seorang pria berinisial HS (32) diamankan.
Menurut keterangan kepolisian, tersangka diduga menjalankan kegiatan tersebut selama tujuh bulan dan memperoleh keuntungan hingga Rp218,4 juta.
Angka tersebut merupakan keuntungan yang diduga diperoleh pelaku, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan.
Pengungkapan ini menjadi perhatian karena praktik tersebut diduga telah berjalan cukup lama sebelum akhirnya terungkap.
2. Seberapa besar kerugian negara akibat mafia BBM?
Jika melihat berbagai pengungkapan kasus, penyalahgunaan BBM subsidi bukan persoalan kecil.
Pada April 2026, Bareskrim Polri mengungkapkan potensi kebocoran keuangan negara akibat penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang 2025 hingga saat itu mencapai:
Rp1,26 triliun
Rincian potensi kebocoran yang diumumkan Polri:
BBM bersubsidi
Rp516,81 miliar
LPG bersubsidi
Rp749,29 miliar
Angka nasional periode 2025–2026 berdasarkan keterangan Polri pada 7 April 2026, bukan total kerugian kasus-kasus yang baru diumumkan pada November.
Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan penyalahgunaan subsidi energi.
Namun, perlu dipahami bahwa potensi kebocoran, kerugian sementara, dan nilai subsidi yang berhasil diselamatkan merupakan kategori perhitungan berbeda. Angka-angka dari berbagai daerah tidak boleh langsung dijumlahkan seolah-olah merupakan total kerugian nasional yang sudah final.
3. Bagaimana modus penimbunan BBM dilakukan?
Berdasarkan pola kasus yang diungkap aparat, ada beberapa modus yang patut diwaspadai.
1. Tangki kendaraan dimodifikasi
Kendaraan dibuat mampu menampung BBM lebih banyak daripada kapasitas normal untuk melakukan pembelian berulang.
2. Penyalahgunaan barcode
Barcode kendaraan digunakan secara tidak semestinya untuk membeli BBM subsidi berkali-kali.
3. Penampungan di gudang
BBM yang dibeli dikumpulkan ke dalam kempu, drum, galon, dan jeriken.
4. Dijual kembali ke pihak lain
BBM subsidi diduga dijual dengan harga lebih tinggi atau dialihkan untuk kebutuhan industri.
Praktik tersebut berpotensi membuat subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru berubah menjadi sumber keuntungan pribadi.
4. Apakah ada keterlibatan oknum SPBU atau aparat?
Inilah bagian yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam praktik penyalahgunaan BBM, kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditelusuri, termasuk pihak yang memiliki akses terhadap distribusi, pembelian, pengangkutan, maupun penampungan.
Namun, masyarakat perlu membedakan antara:
Pelaku penimbunan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Pihak yang diduga membantu mendapatkan atau menggunakan barcode.
Pihak SPBU yang mungkin terlibat dan masih harus dibuktikan.
Oknum aparat atau pejabat yang keterlibatannya harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Dalam kasus Cilacap, misalnya, polisi menyebut adanya barcode yang diperoleh melalui internet dan karyawan yang diperintahkan mencari barcode.
Sementara dalam kasus Pemalang, polisi mengungkap dugaan penggunaan barcode dan pelat nomor kendaraan berbeda.
Sampai informasi yang berhasil diverifikasi dalam laporan-laporan tersebut, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kasus melibatkan oknum pegawai SPBU, aparat, atau pejabat tertentu.
Penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas tetap penting agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan.
5. Ancaman hukuman bagi pelaku penyelewengan BBM subsidi
Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ancaman pidananya dapat berupa:
Penjara paling lama enam tahun.
Denda paling tinggi Rp60 miliar.
Penerapan pasal dan ancaman hukuman tetap bergantung pada pembuktian serta konstruksi perkara masing-masing.
6. Masyarakat jangan takut melaporkan penimbunan BBM!
Pengawasan distribusi BBM subsidi bukan hanya tanggung jawab kepolisian dan pemerintah.
Masyarakat juga dapat berperan membantu mengungkap praktik mencurigakan.
Apabila menemukan dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM, masyarakat dapat:
Melaporkan kejadian kepada kepolisian melalui layanan 110.
Menyampaikan informasi lokasi dan waktu kejadian.
Mendokumentasikan kejadian hanya jika aman dan tidak membahayakan diri sendiri.
Tidak melakukan konfrontasi langsung dengan pihak yang dicurigai.
Menyampaikan informasi kepada pihak berwenang tanpa menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
Polres Pemalang sendiri menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM melalui layanan 110.
Kesimpulan: Penimbunan BBM bukan kejahatan kecil!
Rangkaian pengungkapan kasus di Jawa Timur, Lampung, Pemalang, Cilacap, dan Bogor menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih menjadi persoalan serius pada 2026.
Dari 22 lokasi pengungkapan di Jawa Timur dengan estimasi kerugian negara Rp35,7 miliar, hingga kasus di Lampung yang melibatkan 20 tersangka, terlihat bahwa pengawasan distribusi energi masih menghadapi tantangan besar.
Pertanyaan pentingnya sekarang: apakah para pelaku yang sudah ditangkap merupakan keseluruhan jaringan, atau masih ada pihak lain yang belum terungkap?
Publik tentu berharap aparat tidak hanya menangkap pelaku penimbunan di lapangan, tetapi juga menelusuri sumber pasokan, jalur distribusi, pihak penerima, serta aliran uang hasil kejahatan.
Sebab BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan segelintir orang.