Berita MUI Terbaru 17 November 2026: Usulan Zakat untuk APBN dan Penguatan Sertifikasi Halal

2026-11-17

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dua isu yang berkaitan dengan peran lembaga tersebut dalam kehidupan masyarakat, yakni usulan optimalisasi zakat sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif negara dan penguatan ekosistem jaminan produk halal di daerah. Kedua isu ini memperlihatkan bahwa pembahasan MUI tidak hanya berkaitan dengan fatwa keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi, perlindungan konsumen, dan kepentingan sosial.

Salah satu berita yang menjadi sorotan pada Selasa, 17 November 2026, adalah usulan Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, agar pemerintah mempertimbangkan potensi zakat sebagai instrumen alternatif pendanaan di luar pajak. Usulan tersebut muncul setelah pemerintah menyampaikan masih terdapat kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026.

MUI - Majelis Ulama Indonesia+1

Usulan zakat muncul di tengah tantangan penerimaan negara

Dalam pemberitaan resmi MUI, Cholil Nafis menilai pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan lain dan tidak hanya mengandalkan sektor pajak. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pajak yang terlalu berat dapat menekan kegiatan usaha dan daya beli masyarakat.

Gagasan tersebut dikaitkan dengan pemikiran ekonom muslim klasik Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara beban pajak dan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan yang dikutip MUI, pajak yang terlalu tinggi berisiko mengurangi semangat produksi dan mendorong sebagian aktivitas ekonomi keluar dari sektor formal.

Cholil juga menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik menjadi faktor penting agar masyarakat bersedia memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, perlu dipahami bahwa usulan optimalisasi zakat sebagai sumber pendanaan alternatif tidak otomatis berarti dana zakat dapat langsung digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara. Zakat memiliki ketentuan syariah mengenai penerima dan penyalurannya. Pengelolaan zakat juga memiliki kerangka kelembagaan dan aturan tersendiri. Karena itu, gagasan tersebut masih memerlukan pembahasan mendalam dari sisi hukum, fiskal, tata kelola, dan kesesuaian syariah.

Penguatan LPPOM MUI Sumatera Utara

Selain persoalan ekonomi, MUI juga menyoroti penguatan jaminan produk halal. Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mendorong penguatan otonomi dan kemandirian LPPOM Sumatera Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengukuhan Dewan Direksi LPPOM Sumatera Utara masa khidmah 2026โ€“2031 pada 16 November 2026. Menurut pemberitaan MUI, LPPOM memiliki peran strategis dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk secara independen sebelum hasilnya menjadi bahan pertimbangan Komisi Fatwa MUI.

MUI - Majelis Ulama Indonesia

Penguatan lembaga di daerah dinilai penting karena kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan jaminan produk halal terus berkembang. Produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga berbagai layanan yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen membutuhkan proses pemeriksaan yang profesional dan dapat dipercaya.

MUI juga mendorong konsep Halal Excellence, yaitu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kualitas produk secara menyeluruh. Konsep tersebut mencakup kesesuaian syariah, mutu, keamanan, keterlacakan proses produksi, kepercayaan, dan keberlanjutan.

Mengapa isu halal semakin penting?

Kesadaran konsumen terhadap produk halal semakin berkaitan dengan kualitas dan keamanan. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui apakah suatu produk memenuhi ketentuan agama, tetapi juga ingin memperoleh kepastian tentang bahan baku, proses produksi, kebersihan, dan distribusinya.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penguatan ekosistem halal juga dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan daya saing. Sertifikasi dan pendampingan yang jelas membantu pelaku usaha memahami standar yang harus dipenuhi. Di sisi lain, lembaga pemeriksa perlu menjaga independensi agar hasil pemeriksaan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

Dalam berita yang sama, MUI menyebut adanya penyesuaian batas waktu kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 untuk kategori produk tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026. Pelaku usaha tetap perlu memeriksa kategori produk dan ketentuan yang berlaku, karena tenggat dan kewajiban dapat berbeda menurut jenis usaha maupun produk.

MUI - Majelis Ulama Indonesia

Peran MUI di tengah perubahan masyarakat

MUI memiliki ruang peran yang luas, mulai dari memberikan pandangan keagamaan, membahas persoalan sosial, hingga terlibat dalam penguatan literasi halal. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, tantangannya adalah memastikan setiap pandangan disampaikan secara bertanggung jawab dan dapat dipahami publik.

Usulan zakat untuk pendanaan alternatif negara, misalnya, perlu dibaca sebagai gagasan kebijakan yang masih harus dikaji, bukan sebagai keputusan pemerintah. Begitu pula penguatan LPPOM di daerah perlu diikuti peningkatan kompetensi, transparansi, dan layanan yang mudah dijangkau.

MUI menjadi sorotan pada 17 November 2026 melalui dua isu penting: gagasan optimalisasi zakat di tengah tantangan penerimaan pajak dan penguatan ekosistem jaminan produk halal. Keduanya memperlihatkan pentingnya tata kelola yang transparan, kepatuhan terhadap aturan, serta perlindungan kepentingan masyarakat.