Pajak dan Rakyat Miskin: Apakah Beban Negara Terlalu Berat ?

2026-11-19

Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara. Dari penerimaan pajak, pemerintah membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, hingga berbagai pelayanan publik.

Namun, ada pertanyaan yang semakin penting untuk dibahas: apakah sistem perpajakan Indonesia sudah benar-benar adil, atau justru masyarakat kecil ikut menanggung beban yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonominya?

Pertanyaan ini bukan berarti rakyat miskin tidak boleh berkontribusi kepada negara. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah memungut pajak, siapa yang paling menanggung bebannya, dan apakah uang yang dikumpulkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Di tengah biaya hidup, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan persoalan lapangan kerja, keadilan pajak menjadi isu yang tidak boleh dianggap sepele.

1. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara

Pemerintah membutuhkan penerimaan untuk menjalankan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari belanja pendidikan dan kesehatan sampai pembangunan daerah.

Data yang diberitakan DDTCNews dengan mengacu pada data Kementerian Keuangan dan BPS menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia selama Januariโ€“September 2026 mencapai sekitar Rp1.847,7 triliun. Rasio pajak dalam pengertian sempit tercatat sebesar 9,49 persen terhadap PDB nominal, lebih tinggi dibandingkan 8,58 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

DDTCNews

Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pajak dalam perekonomian Indonesia. Namun, tingginya penerimaan tidak otomatis berarti beban pajak sudah terbagi secara adil.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kontribusi terbesar datang dari mereka yang memiliki kemampuan ekonomi paling besar, atau justru sebagian beban akhirnya dirasakan masyarakat yang penghasilannya pas-pasan?

2. Mengapa masyarakat kecil merasa ikut menanggung pajak?

Salah satu penyebabnya adalah pajak konsumsi. Berbeda dengan pajak penghasilan yang berkaitan dengan besarnya penghasilan kena pajak, pajak konsumsi dapat memengaruhi harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat.

Ketika seseorang membeli barang atau menggunakan jasa yang dikenai PPN, pajak tersebut dapat menjadi bagian dari harga yang dibayar konsumen.

Bagi keluarga berpenghasilan tinggi, kenaikan kecil pada sebagian pengeluaran mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tambahan pengeluaran dapat terasa lebih berat.

Inilah yang membuat perdebatan tentang keadilan pajak terus muncul.

Pajak yang terlihat sama besar secara nominal belum tentu terasa sama berat bagi setiap kelompok masyarakat.

3. PPN: pajak yang bisa terasa sampai ke meja makan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering menjadi pusat perdebatan karena berkaitan dengan transaksi barang dan jasa.

Ketika PPN dikenakan pada suatu produk, beban pajak secara ekonomi dapat diteruskan ke konsumen melalui harga jual. Karena keluarga miskin menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi, pajak konsumsi berpotensi mengambil bagian relatif lebih besar dari kemampuan belanja mereka.

Namun, perlu diluruskan: tarif PPN 12 persen tidak diberlakukan secara umum untuk seluruh barang dan jasa sejak 1 Januari 2025. Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa tarif 12 persen difokuskan pada barang dan jasa mewah. Sejumlah kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan memperoleh fasilitas pembebasan atau fasilitas PPN sesuai ketentuan.

Direktorat Jenderal Pajak+2

Artinya, tidak tepat jika semua kebutuhan pokok disebut otomatis dikenai PPN 12 persen. Meski demikian, perdebatan tentang pajak atas barang konsumsi tetap relevan, terutama untuk produk yang dibutuhkan masyarakat luas.

Bahkan pada November 2026, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat mengenai pajak atas pembalut perempuan, dengan alasan keterjangkauan produk tersebut berkaitan dengan kesejahteraan.

DDTCNews

Ini memperlihatkan bahwa persoalan pajak bukan hanya angka tarif, melainkan juga menyangkut jenis barang yang dikenai pajak dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

4. Masih ada 22,93 juta penduduk miskin di Indonesia

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Agustus 2026 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang.

Angka kemiskinan tersebut memang turun dibandingkan September 2025. Namun, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan juta orang menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan belum selesai.

BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 10,67 persen, lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 6,34 persen.

Badan Pusat Statistik+1

Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu berhati-hati memastikan kebijakan pajak tidak memperberat kelompok yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Sebab, keluarga berpenghasilan rendah tidak memiliki ruang keuangan yang luas. Ketika pengeluaran meningkat, mereka mungkin harus mengurangi belanja makanan bergizi, menunda biaya pendidikan, atau mengorbankan kebutuhan kesehatan.

5. Pemerintah menyatakan kelompok kecil tetap mendapat perlindungan pajak

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan perpajakan 2026 tidak menambah jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak secara umum.

Dalam penjelasan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada 19 September 2025, disebutkan sejumlah ketentuan perlindungan, antara lain:

  • UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap memperoleh pembebasan PPh sesuai ketentuan.

  • UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar dapat menggunakan skema PPh final 0,5 persen sesuai persyaratan.

  • Penghasilan tidak kena pajak dan tarif progresif PPh tetap menjadi instrumen perlindungan wajib pajak orang pribadi.

  • Sejumlah barang dan jasa memperoleh fasilitas perpajakan.

  • Pemerintah menyediakan stimulus untuk menjaga daya beli kelompok berpenghasilan rendah.

DJP juga menjelaskan bahwa penguatan penerimaan negara diarahkan melalui peningkatan kepatuhan dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, bukan semata-mata dengan menambah tarif.

Direktorat Jenderal Pajak

Kebijakan tersebut patut dicatat. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan tidak cukup diukur dari aturan tertulis. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa fasilitas benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.

6. Kritik pajak berkeadilan kembali menguat setelah MUI mengeluarkan fatwa

Salah satu perdebatan penting mengenai pajak terjadi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas fatwa pajak berkeadilan dalam Munas XI pada November 2025.

Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya kemampuan finansial sebagai dasar pemungutan pajak. MUI juga mengangkat persoalan pajak atas rumah tinggal yang dihuni sendiri, kebutuhan dasar, serta perlunya transparansi dan proporsionalitas dalam pemungutan.

Diskusi ini mendapat perhatian karena muncul di tengah keluhan masyarakat mengenai beban PBB-P2 di sejumlah daerah dan meningkatnya biaya hidup.

ANTARA dalam ulasannya pada 27 November 2025 menjelaskan bahwa gagasan pajak berkeadilan bukan berarti menolak keberadaan pajak, melainkan mendorong agar pemungutannya memperhatikan kemampuan warga dan kemaslahatan publik.

ANTARA News

Perlu dipahami bahwa fatwa MUI merupakan pandangan keagamaan dan moral, bukan dengan sendirinya perubahan terhadap undang-undang perpajakan. Namun, gagasan tersebut dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah dan DPR dalam mengevaluasi kebijakan.

7. Apakah pajak Indonesia sudah benar-benar berkeadilan?

Inilah pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, DPR, dan masyarakat.

Sistem pajak yang adil idealnya menerapkan prinsip ability to pay, yaitu masyarakat membayar pajak sesuai kemampuan ekonominya.

Orang yang memiliki penghasilan dan kekayaan besar semestinya memberikan kontribusi yang sepadan. Sementara itu, keluarga miskin dan masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok perlu memperoleh perlindungan.

Ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian:

Pertama, pajak konsumsi perlu dievaluasi. Pemerintah harus memastikan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak menjadi sumber beban berlebihan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Kedua, kelompok kaya dan pemilik kekayaan besar perlu diawasi secara proporsional. Penghasilan dari investasi, keuntungan modal, kepemilikan aset, serta aktivitas ekonomi bernilai tinggi perlu ditangani dengan sistem perpajakan yang efektif dan adil.

Ketiga, penghindaran pajak harus ditindak tegas. Jangan sampai pekerja formal dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang relatif mudah diawasi, sedangkan aktivitas ekonomi bernilai besar justru tidak terjangkau pengawasan.

Keempat, insentif pajak harus tepat sasaran. Fasilitas perpajakan bagi perusahaan dan kelompok usaha seharusnya menghasilkan manfaat yang dapat diukur, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi produktif, dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, penggunaan uang pajak harus transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana penerimaan negara digunakan dan apa manfaat nyata yang mereka terima.

8. Uang pajak seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan

Pajak tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kewajiban masyarakat kepada negara. Pajak juga merupakan amanah publik yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

Masyarakat yang membayar pajak berhak memperoleh:

  • Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.

  • Pelayanan kesehatan yang mudah diakses.

  • Infrastruktur jalan dan transportasi yang layak.

  • Perlindungan sosial bagi keluarga miskin.

  • Kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan.

  • Pelayanan administrasi yang cepat dan tidak berbelit-belit.

  • Lingkungan yang aman dan fasilitas publik yang terawat.

Jika masyarakat diminta memenuhi kewajiban pajak, pemerintah juga harus memperlihatkan hasil pengelolaan uang tersebut secara terbuka.

Kepercayaan masyarakat terhadap negara tidak hanya dibangun melalui kampanye kepatuhan pajak, tetapi juga melalui bukti bahwa uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab.

9. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar rakyat kecil tidak terus terbebani?

Ada sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat keadilan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan

Tujuan

Melindungi kebutuhan pokok

Menjaga daya beli masyarakat miskin

Memperkuat pajak progresif

Membagi beban sesuai kemampuan

Memperbaiki pengawasan wajib pajak besar

Mengurangi kebocoran penerimaan

Meninjau insentif perpajakan

Memastikan manfaatnya dirasakan publik

Memperbaiki data penerima bansos

Mencegah bantuan salah sasaran

Membuka laporan penggunaan pajak

Memperkuat kepercayaan masyarakat

Memperluas lapangan kerja

Mengurangi ketergantungan keluarga pada bantuan

Pemerintah juga perlu menghubungkan kebijakan pajak dengan perlindungan sosial. Jangan sampai kebijakan yang meningkatkan penerimaan negara justru mengurangi daya beli masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Penerimaan pajak yang tinggi seharusnya berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan membaiknya kualitas pelayanan publik.

10. Pajak jangan menjadi beban tambahan bagi rakyat yang sedang berjuang hidup

Bayangkan seorang pedagang kecil yang setiap hari harus berjuang mendapatkan keuntungan untuk membeli beras, membayar listrik, membiayai sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Bagi keluarga seperti ini, kenaikan pengeluaran sekecil apa pun dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga.

Di sisi lain, negara memang membutuhkan penerimaan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan, serta menjalankan pemerintahan.

Karena itu, persoalannya bukan memilih antara pajak atau tidak ada pajak. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana negara mengumpulkan penerimaan tanpa mengorbankan kemampuan rakyat untuk hidup layak.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi besar memberikan kontribusi yang sepadan, sementara masyarakat miskin memperoleh perlindungan yang benar-benar nyata.

Negara membutuhkan pajak, tetapi rakyat juga membutuhkan keadilan

Pajak memang menjadi salah satu andalan pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ketergantungan negara pada penerimaan pajak harus diimbangi dengan sistem pemungutan yang adil dan transparan.

Data BPS yang menunjukkan masih adanya sekitar 22,93 juta penduduk miskin pada Maret 2026 menjadi pengingat bahwa perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas.

Pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat patuh membayar pajak. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pajak dipungut berdasarkan kemampuan, tidak membebani kebutuhan dasar, dan benar-benar kembali kepada masyarakat.

Rakyat tidak menolak pembangunan. Rakyat juga memahami bahwa negara membutuhkan biaya. Namun, rakyat berhak bertanya: jika pajak terus dikumpulkan dari masyarakat, kapan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan?

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perpajakan bukan hanya seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan negara, tetapi juga seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.