Dari dugaan penyadapan komunikasi Presiden hingga penghapusan data elektronik. Mengapa perkara ini berkembang menjadi persoalan serius bagi institusi kepolisian dan masa depan penegakan hukum Indonesia?
JAKARTA — Sebuah perkara yang semula berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal kini berkembang menjadi salah satu persoalan hukum dan politik yang menyita perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu sasaran penyadapan. Lebih mengejutkan lagi, penyidikan Bareskrim Polri menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Publik pun mulai mempertanyakan berbagai hal: Mengapa komunikasi seorang Presiden bisa menjadi sasaran penyadapan? Siapa yang memerintahkan operasi tersebut? Apakah tindakan itu semata-mata pelanggaran prosedur, atau ada tujuan lain yang lebih besar? Benarkah terdapat indikasi makar sebagaimana disampaikan sejumlah pejabat pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum seluruhnya terjawab.
Satu hal yang perlu ditegaskan sejak awal: perkara ini masih berada dalam proses penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Motif, peran masing-masing orang, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Artikel ini menguraikan perkembangan perkara, keterangan resmi, pandangan pakar hukum, serta kemungkinan jalur penyelesaian berdasarkan informasi yang tersedia hingga 9 November 2026.
1. Awal Terbongkarnya Dugaan Penyadapan Presiden
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri yang disampaikan pada 3 November 2026, dugaan penyadapan tanpa prosedur terjadi dalam rentang 2025 hingga Oktober 2026.
Penyidik menyebut terdapat penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Menurut penjelasan Bareskrim, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, dan tanpa hubungan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Nomor-nomor yang disebut menjadi sasaran tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Hal lain yang membuat perkara ini semakin serius adalah dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Penyidik menduga penghapusan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Apabila dugaan itu terbukti, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut penyadapan tanpa prosedur. Perkara juga dapat berkaitan dengan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghilangan informasi elektronik.
Sumber: Pernyataan Bareskrim yang diberitakan detikNews, 3 November 2026.
2. Mengapa Nama Listyo Sigit Prabowo Muncul?
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Nama yang disebut dalam pemberitaan adalah:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri dan saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Irjen Ahrie Sonta (ASN), perwira tinggi Polri.
Irjen Eko Hadi Santoso (EH), perwira tinggi Polri.
Pada 5 November 2026, penyidik mengumumkan satu tersangka tambahan, yaitu Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dengan demikian, jumlah tersangka yang diumumkan menjadi empat orang.
Perlu dipahami bahwa penyebutan nama dan jabatan tersebut mengikuti laporan serta keterangan resmi yang tersedia. Tanggung jawab pidana masing-masing orang tetap harus dibuktikan secara individual.
Mengapa penambahan tersangka keempat menjadi penting?
Menurut keterangan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 5 November, SU diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan atas kegiatan penyadapan dan penghapusan hasil penyadapan.
Polisi menyebut SU pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada 2010–2019 dan kemudian menjadi Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim.
Keterangan penyidik juga menyebut bahwa dua tersangka lainnya memerlukan persetujuan SU untuk kegiatan tertentu dalam sistem tersebut.
Ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji penyidik: bagaimana rantai perintah bekerja, siapa yang memiliki kewenangan teknis, siapa yang menyetujui, dan siapa yang mengetahui penggunaan sistem tersebut.
Sumber: ANTARA, 5 November 2026, mengenai penetapan SU sebagai tersangka dan dugaan perannya.
3. Tiga Tersangka Ditahan, Satu Tersangka Belum Ditahan
Perkembangan berikutnya adalah langkah penahanan.
Berdasarkan keterangan Bareskrim yang diberitakan ANTARA pada 5 November 2026, tiga tersangka berinisial LSP, AS/ASN, dan EH ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok.
Sementara itu, tersangka SU belum menjalani penahanan karena menurut keterangan kepolisian sedang mengalami kondisi kesehatan setelah stroke.
Pada waktu yang sama, penyidik menyatakan telah memeriksa 13 orang saksi dan lima orang ahli, yang terdiri atas tiga ahli teknologi informasi dan elektronik serta dua ahli pidana.
Jumlah saksi dan ahli tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang berupaya mengembangkan pembuktian, baik dari sisi teknis sistem elektronik maupun dari sisi hukum pidana.
Namun, pemeriksaan saksi dan ahli tidak otomatis membuktikan kesalahan para tersangka. Hasil pemeriksaan tetap harus diuji dan dinilai sesuai hukum acara pidana.
Sumber: ANTARA, 5 November 2026.
4. Prabowo Meminta Pengusutan Dilakukan Secara Transparan
Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar proses hukum dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal dilakukan secara objektif, transparan, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut penting karena perkara ini menyangkut dugaan pelanggaran yang melibatkan personel dari institusi penegak hukum.
Presiden juga mengambil langkah administratif terkait jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Melalui keputusan presiden, Listyo Sigit diberhentikan dari jabatan tersebut. Untuk sementara, Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan.
Perlu dibedakan: pemberhentian dari jabatan pemerintahan merupakan keputusan administratif, bukan putusan pidana. Status dan pertanggungjawaban pidana seseorang tetap harus ditentukan melalui proses peradilan.
Sumber: Sekretariat Negara, 4 November 2026.
5. Mengapa Isu Ini Bisa Berkembang Menjadi Dugaan Makar?
Inilah bagian yang paling banyak mengundang perdebatan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pada 4 November 2026 bahwa perkara tersebut memiliki indikasi yang mengarah pada makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191–193 KUHP Nasional.
Menurut Yusril, penyidik perlu mendalami motif, tujuan, dan arah penggunaan hasil penyadapan. Ia menjelaskan bahwa dugaan tersebut dapat berkembang apabila ditemukan bukti bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pernyataan Yusril merupakan pandangan pejabat pemerintah yang berlatar belakang keilmuan hukum. Namun, pernyataan mengenai indikasi makar bukanlah penetapan bahwa para tersangka telah terbukti melakukan makar.
Untuk membuktikan tindak pidana makar, penyidik harus menunjukkan unsur-unsur pidana yang relevan beserta alat bukti yang mendukungnya.
Dengan kata lain, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua persoalan hukum yang tidak boleh begitu saja disamakan.
Sumber: ANTARA, 4 November 2026.
6. Pandangan Pakar Hukum Tata Negara: Feri Amsari Mengingatkan agar Tidak Terburu-buru Menyebut Makar
Pandangan berbeda disampaikan Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas.
Dalam diskusi yang diberitakan Opsi.id pada 8 November 2026, Feri mengingatkan bahwa dugaan penyadapan belum cukup untuk secara otomatis dikategorikan sebagai makar.
Menurut Feri, penilaian makar harus didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti yang jelas.
Ia juga menyoroti belum terbukanya informasi mengenai isi komunikasi yang disadap, tujuan penyadapan, serta rangkaian tindakan yang dapat membuktikan adanya upaya menggulingkan pemerintahan atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.
Inti pandangannya adalah bahwa penyadapan saja tidak otomatis memenuhi unsur makar. Harus terdapat bukti tambahan yang menunjukkan hubungan antara tindakan penyadapan dengan tujuan yang dilarang oleh hukum pidana.
Pandangan ini penting karena proses hukum tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan, spekulasi, atau tekanan politik.
Mengapa pandangan Feri penting?
Dalam negara hukum, setiap tindak pidana memiliki unsur yang harus dibuktikan. Penyidik tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu peristiwa terjadi. Penyidik juga harus membuktikan siapa pelakunya, bagaimana perbuatannya, apa bentuk kesalahannya, dan apakah seluruh unsur pasal yang digunakan terpenuhi.
Dengan demikian, apabila penyidik ingin mengembangkan perkara ke dugaan makar, bukti mengenai tujuan dan hubungan tindakan tersebut dengan upaya melumpuhkan pemerintahan menjadi sangat penting.
Sumber: Opsi.id, 8 November 2026, mengutip pandangan Feri Amsari dalam diskusi Kompas TV.
7. Dua Pandangan Hukum yang Perlu Dibedakan
Jika dibandingkan, terdapat dua penekanan yang muncul dalam pernyataan para tokoh hukum.
Pandangan Yusril Ihza Mahendra:
Perkara perlu didalami dari sisi motif dan tujuan penyadapan.
Ada indikasi yang menurutnya mengarah pada makar.
Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap apakah tindakan tersebut bertujuan menghambat Presiden menjalankan pemerintahan.
Pandangan Feri Amsari:
Penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan makar.
Unsur tindak pidana makar harus dibuktikan secara konkret.
Isi informasi yang disadap, tujuan, dan hubungan tindakan dengan upaya menggulingkan atau melumpuhkan pemerintahan perlu diperjelas.
Kedua pandangan tersebut tidak harus diperlakukan sebagai pertentangan pribadi. Keduanya menyoroti tahapan penilaian yang berbeda: kemungkinan arah penyidikan dan standar pembuktian pidana.
Kesimpulan hukumnya tetap berada pada kewenangan aparat penegak hukum dan, pada akhirnya, hakim yang memeriksa perkara.
8. Pasal Hukum Apa yang Dikenakan kepada Para Tersangka?
Berdasarkan keterangan Bareskrim yang disampaikan pada 3 November 2026, penyidik menggunakan sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
A. Pasal 258 KUHP Nasional
Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Dalam perkara ini, penyidik mengaitkannya dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah.
B. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP Nasional
Ketentuan ini berkaitan dengan akses terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak.
Pembuktian harus menunjukkan bagaimana akses dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan, serta apakah penggunaan sistem tersebut melampaui atau melanggar kewenangan yang sah.
C. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Ketentuan ini berkaitan dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.
Dalam perkara ini, pasal tersebut dikaitkan dengan dugaan penghapusan hasil penyadapan atau data elektronik.
Penting dicatat bahwa ancaman pidana dalam suatu pasal bukan berarti hukuman tersebut otomatis dijatuhkan. Hakim harus menilai dakwaan, alat bukti, unsur kesalahan, dan keadaan perkara.
Catatan penting mengenai waktu berlakunya KUHP baru
KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Karena dugaan perbuatan dalam perkara ini disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026, penentuan hukum yang berlaku terhadap setiap perbuatan harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan tersebut.
Ini merupakan persoalan penting dalam hukum pidana: hukum tidak boleh diterapkan secara serampangan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum ketentuan tersebut berlaku. Asas legalitas, ketentuan peralihan, serta aturan mengenai perubahan hukum pidana harus diperiksa secara cermat.
Karena itu, penyidik dan jaksa perlu menjelaskan dasar penerapan pasal terhadap perbuatan yang terjadi pada periode berbeda.
Sumber hukum: UU Nomor 1 Tahun 2023 pada basis data peraturan BPK dan penjelasan JDIH Mahkamah Agung mengenai pemberlakuan KUHP Nasional.
9. Apa Bukti yang Harus Dibuka agar Perkara Ini Tidak Menjadi Spekulasi Politik?
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui penyidikan dan, sepanjang memungkinkan secara hukum, disampaikan secara transparan kepada publik.
Pertama, apakah benar terjadi penyadapan terhadap nomor Presiden?
Penyidik perlu menunjukkan bukti teknis yang dapat diverifikasi, seperti catatan sistem, data aktivitas, rekaman yang sah, dan hasil pemeriksaan forensik digital.
Kedua, siapa yang memberikan perintah?
Rantai komando harus dijelaskan berdasarkan dokumen, komunikasi, kesaksian, dan bukti elektronik yang sah. Penentuan tanggung jawab tidak boleh hanya berdasarkan jabatan seseorang.
Ketiga, apa tujuan penyadapan?
Apakah terdapat alasan operasional tertentu, kepentingan pribadi, kepentingan politik, atau tujuan lain? Jawaban atas pertanyaan ini harus berasal dari bukti, bukan dugaan.
Keempat, siapa yang mengakses dan menghapus data?
Penyidik perlu menelusuri catatan akses, waktu penggunaan sistem, akun pengguna, kewenangan administrator, dan bukti pemulihan data yang mungkin masih tersedia.
Kelima, apakah ada pihak lain di luar empat tersangka?
Kemungkinan adanya pihak lain harus ditelusuri berdasarkan bukti. Tidak tepat menyebut nama tokoh atau kelompok tertentu sebagai dalang tanpa dasar pembuktian.
Keterbukaan terhadap lima pertanyaan tersebut akan membantu publik memahami apakah perkara ini sebatas pelanggaran prosedur penyadapan atau memiliki rangkaian tindak pidana yang lebih luas.
10. Langkah Selanjutnya: Bagaimana Proses Hukum Berjalan?
Hingga 9 November 2026, perkembangan yang telah diberitakan menunjukkan bahwa perkara masih berada dalam tahap penyidikan dan pendalaman.
Pada 5 November, Polri mengumumkan pembentukan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengusut lebih dalam perkara ini.
Berdasarkan tahapan hukum pidana, berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan.
Tahap pertama: Penyelesaian penyidikan
Penyidik perlu melengkapi keterangan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan para tersangka, dan barang bukti elektronik.
Hal paling penting adalah memastikan bukti digital dapat dipertanggungjawabkan, tidak dimanipulasi, dan memiliki riwayat penguasaan barang bukti yang jelas.
Tahap kedua: Penentuan peran masing-masing tersangka
Penyidik perlu memisahkan peran setiap orang. Siapa yang diduga memerintahkan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang menjalankan kegiatan teknis, dan siapa yang diduga menghapus data.
Pertanggungjawaban pidana harus bersifat individual. Tidak semua orang yang memiliki jabatan atau berada dalam satu institusi otomatis memiliki kesalahan pidana yang sama.
Tahap ketiga: Pengembangan kemungkinan keterlibatan pihak lain
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan orang lain, penyidik dapat mengembangkan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Namun, pengembangan perkara harus berbasis bukti, bukan sekadar nama yang beredar di media sosial.
Tahap keempat: Penelitian berkas oleh jaksa
Setelah penyidikan dinyatakan selesai oleh penyidik, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti.
Apabila masih ada kekurangan, jaksa dapat memberikan petunjuk agar penyidik melengkapinya. Jika persyaratan terpenuhi, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Tahap kelima: Persidangan
Apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa akan membacakan dakwaan dan menghadirkan alat bukti serta saksi.
Penasihat hukum berhak mengajukan pembelaan dan menguji bukti yang diajukan penuntut umum.
Hakim kemudian memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tahap keenam: Putusan dan upaya hukum
Putusan pengadilan dapat diikuti upaya hukum sesuai ketentuan, termasuk banding dan kasasi apabila memenuhi syarat.
Perkara baru memiliki kepastian hukum melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan mekanisme upaya hukum yang tersedia.
11. Apa Kemungkinan Akhir Kasus Ini?
Tidak ada pihak yang dapat memastikan hasil akhir perkara sebelum pembuktian selesai. Namun, secara hukum terdapat beberapa kemungkinan.
Kemungkinan pertama: Terbukti terjadi penyadapan ilegal dan pelanggaran akses sistem elektronik.
Apabila unsur-unsur pidana terbukti, perkara dapat berlanjut ke penuntutan dan persidangan berdasarkan pasal yang didakwakan.
Kemungkinan kedua: Penyidikan menemukan bukti tindak pidana lain.
Jika terdapat bukti yang cukup mengenai tindak pidana lain, termasuk dugaan makar, penyidik dapat melakukan pengembangan sesuai aturan hukum.
Namun, makar tidak boleh disimpulkan hanya dari fakta penyadapan.
Kemungkinan ketiga: Peran masing-masing tersangka berbeda.
Dalam persidangan, hakim dapat menilai bahwa tingkat keterlibatan dan tanggung jawab setiap orang berbeda. Karena itu, hasil pemeriksaan dan putusan tidak harus sama untuk semua tersangka.
Kemungkinan keempat: Sebagian dugaan tidak terbukti.
Jika unsur tindak pidana tertentu tidak dapat dibuktikan, dakwaan terkait dapat dinyatakan tidak terbukti. Penanganan perkara juga dapat dihentikan pada tahap penyidikan apabila terdapat alasan hukum yang sah.
Dengan demikian, akhir perkara sangat bergantung pada kualitas bukti, ketepatan penerapan pasal, dan independensi proses peradilan.
12. Dampaknya terhadap Institusi Polri dan Kepercayaan Publik
Perkara ini memiliki dampak yang lebih luas daripada persoalan individu.
Apabila dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan terbukti, persoalan yang harus dievaluasi bukan hanya tindakan pelaku, tetapi juga sistem pengawasan, mekanisme pemberian kewenangan, dan keamanan informasi.
Penyadapan merupakan tindakan yang sangat sensitif karena berkaitan dengan hak privasi, kebebasan berkomunikasi, dan perlindungan informasi.
Dalam negara hukum, kewenangan penyadapan tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan pribadi atau politik. Penggunaan kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan.
Karena itu, perkara ini dapat menjadi ujian bagi sistem pengawasan internal kepolisian dan mekanisme pertanggungjawaban institusi.
Publik juga berhak mengetahui perkembangan perkara secara proporsional tanpa harus mengorbankan kerahasiaan penyidikan atau hak para pihak.
13. Apa yang Harus Dilakukan agar Kasus Ini Berakhir dengan Kepastian Hukum?
Ada beberapa langkah yang secara prinsip penting dilakukan.
Penyidikan yang independen dan objektif. Pemeriksaan harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan pribadi.
Audit forensik digital. Sistem LIMS dan data yang berkaitan dengan perkara perlu diperiksa secara ilmiah dan dapat diuji.
Pembuktian rantai komando. Hubungan antara perintah, persetujuan, pelaksanaan, dan penghapusan data harus dibuktikan.
Pengawasan eksternal yang kredibel. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Perlindungan hak para pihak. Presiden sebagai pihak yang disebut menjadi sasaran, para saksi, serta para tersangka harus mendapatkan perlindungan sesuai hukum.
Proses peradilan yang terbuka dan adil. Persidangan harus memberikan ruang bagi pembuktian dan pembelaan secara seimbang.
Kepastian hukum bukan hanya soal menjatuhkan hukuman. Kepastian hukum juga berarti memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti dan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.