Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Sidang Etik Polri 17 November 2026

2026-11-17

Nama Hendro Pandowo menjadi perhatian publik

Nama Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen Hendro Pandowo menjadi perhatian masyarakat pada Selasa, 17 November 2026. Perhatian tersebut muncul setelah ia ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri dalam perkara yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran berupa penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan Hendro sebagai pemimpin sidang membuat profil dan perjalanan karier perwira tinggi Polri ini kembali menjadi bahan pembicaraan. Informasi yang diberitakan menyebutkan bahwa Hendro merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991.

CNNindonesia

Penunjukan seorang perwira tinggi sebagai ketua majelis sidang etik merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan internal kepolisian. Sidang KKEP memiliki tugas menilai apakah tindakan seorang anggota Polri sesuai dengan aturan profesi, kode etik, dan kewajiban institusi.

Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan ilegal, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pihak yang diperiksa. Masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan berlangsung, siapa yang memimpin persidangan, serta apakah penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional.

Latar belakang pendidikan dan perjalanan karier

Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki latar belakang pendidikan kepolisian dari Akademi Kepolisian angkatan 1991. Pendidikan tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya dalam institusi kepolisian.

Seorang perwira yang menempuh pendidikan Akpol umumnya menjalani perjalanan karier melalui berbagai penugasan, mulai dari fungsi operasional, pembinaan, hingga jabatan struktural. Pengalaman lintas bidang menjadi bekal penting bagi seorang perwira untuk memahami tantangan organisasi dan penegakan hukum.

Meski demikian, penilaian terhadap seorang pejabat kepolisian tidak seharusnya hanya didasarkan pada pangkat atau lamanya masa pengabdian. Integritas, profesionalitas, ketegasan, dan kemampuan menjaga independensi juga menjadi hal penting. Dalam konteks sidang etik, kualitas tersebut sangat diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.

Informasi publik yang menjadi dasar artikel ini menyoroti latar belakang pendidikan Hendro serta penunjukannya sebagai ketua majelis. Untuk menghindari kekeliruan, rincian jabatan yang tidak terkonfirmasi tidak dicantumkan sebagai fakta.

Peran Hendro dalam sidang KKEP

Sidang Komisi Kode Etik Polri berbeda dari persidangan pidana di pengadilan umum. Sidang ini merupakan mekanisme internal untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi oleh anggota kepolisian.

Dalam perkara Irjen Eko Hadi Santoso, Hendro Pandowo ditunjuk sebagai ketua komisi sekaligus anggota majelis. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Keterangan mengenai susunan majelis tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

CNNindonesia

Peran ketua majelis sangat penting karena ia memimpin jalannya pemeriksaan, memastikan agenda persidangan berjalan tertib, serta mengarahkan proses pengambilan keputusan sesuai aturan. Dalam perkara yang menjadi perhatian nasional, tanggung jawab tersebut semakin besar karena hasil sidang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Publik tentu berharap pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan opini atau spekulasi.

Mengapa perkara ini menarik perhatian?

Dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan isu yang sensitif karena berkaitan dengan keamanan, kewenangan aparat, dan perlindungan informasi. Jika benar terjadi pelanggaran, persoalannya bukan sekadar masalah internal, tetapi juga menyangkut batas kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum.

Di sisi lain, proses pemeriksaan harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Seseorang yang diperiksa belum otomatis dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian dan keputusan resmi selesai.

Keterbukaan informasi juga menjadi unsur penting. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang cukup mengenai proses pemeriksaan, dasar penilaian, dan keputusan yang diambil, dengan tetap memperhatikan informasi yang memang harus dirahasiakan.

Tantangan menjaga kepercayaan masyarakat

Institusi kepolisian membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan tugasnya. Kepercayaan tersebut dibangun melalui pelayanan, penegakan hukum yang adil, serta kemampuan menindak anggota yang terbukti melanggar aturan.

Penunjukan Hendro Pandowo sebagai ketua majelis sidang etik karena itu menjadi bagian dari proses yang patut dicermati. Masyarakat dapat menilai keseriusan institusi melalui bagaimana sidang berlangsung dan apakah hasilnya dijelaskan secara bertanggung jawab.

Pada akhirnya, profil Hendro Pandowo bukan hanya menarik karena pangkat jenderalnya. Perannya dalam memimpin sidang etik membuat publik menaruh perhatian terhadap profesionalitas dan integritas proses pemeriksaan internal Polri. Hasil sidang dan tindak lanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penegakan kode etik di tubuh kepolisian.