Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia kini menghadapi sorotan serius. Di balik program yang menyentuh jutaan penerima manfaat itu, muncul dugaan praktik percaloan yayasan, jual beli titik dapur, hingga pemotongan dana yang disebut dapat menghasilkan uang dalam jumlah fantastis.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkap adanya sekitar 600 dapur MBG yang terafiliasi dengan dapur fiktif, berdasarkan catatan yang disebut berasal dari Kejaksaan Agung. Praktik tersebut diklaim menghasilkan pendapatan hingga Rp1 miliar per hari, tanpa yayasan perantara melakukan pekerjaan operasional dapur.
Angka ini sontak memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin program yang menggunakan anggaran negara untuk menyediakan makanan bergizi justru diduga menjadi ladang keuntungan bagi pihak yang tidak menjalankan pelayanan?
Temuan tersebut bukan sekadar isu media sosial. BGN telah menyampaikan keterangan mengenai modus yayasan calo dan menyatakan sedang memperbaiki tata kelola kerja sama. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga menangani perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.
1. Apa sebenarnya skandal yayasan calo MBG?
Istilah yayasan calo digunakan BGN untuk menggambarkan yayasan yang diduga hanya menjadi perantara dalam memperoleh atau menguasai titik layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam skema ideal, mitra atau investor menyediakan modal, membangun dapur, menyiapkan peralatan, dan menjalankan operasional sesuai persyaratan. Yayasan dibutuhkan sebagai bagian dari mekanisme kemitraan program.
Namun, menurut penjelasan Sudaryono, terdapat yayasan yang tidak memiliki modal, tidak membangun dapur, dan tidak menjalankan kegiatan operasional. Meski demikian, yayasan tersebut diduga memperoleh posisi sebagai perantara dan meminta potongan uang dari mitra yang benar-benar mengelola dapur.
Potongan yang disebut mencapai Rp500 hingga Rp1.500 per ompreng atau porsi makanan. Jika dikalikan dengan jumlah porsi yang sangat besar, nilainya dapat menjadi sumber pendapatan yang fantastis.
Di sinilah persoalan utamanya: pihak yang bekerja dan mengeluarkan modal berpotensi harus berbagi pendapatan dengan perantara yang tidak memberikan kontribusi operasional sebanding.
2. Mengapa bisa menghasilkan Rp1 miliar setiap hari?
Menurut keterangan Sudaryono, potongan yang diminta yayasan perantara berkisar Rp500โRp1.500 untuk setiap porsi makanan.
Untuk memahami besarnya angka tersebut, berikut simulasi sederhana:
Simulasi potongan dari setiap porsi MBG
Ilustrasi matematika, bukan perhitungan resmi penyidik.
Jumlah porsi per hari | Potongan Rp1.000 |
|---|---|
100.000 porsi | Rp100 juta |
500.000 porsi | Rp500 juta |
1.000.000 porsi | Rp1 miliar |
Rp1 miliar
Potensi potongan jika mencapai satu juta porsi dengan tarif Rp1.000 per porsi.
Perhitungan ini menjelaskan mengapa praktik percaloan dalam program berskala nasional dapat menimbulkan persoalan besar. Namun, angka Rp1 miliar per hari merupakan angka yang disampaikan BGN berdasarkan catatan Kejaksaan Agung, bukan angka yang berarti seluruh uang tersebut telah diputus pengadilan sebagai hasil kejahatan.
3. Bagaimana modus yayasan calo bekerja?
Berdasarkan keterangan BGN dan pemberitaan mengenai penyidikan Kejaksaan Agung, terdapat sejumlah pola yang menjadi perhatian.
Pertama, penguasaan titik dapur.
Titik lokasi SPPG yang seharusnya diperoleh melalui proses verifikasi diduga dapat diatur agar jatuh kepada yayasan tertentu.
Kedua, penggunaan yayasan sebagai perantara.
Yayasan yang tidak menjalankan kegiatan operasional diduga tetap memperoleh posisi dalam kemitraan dan meminta potongan dari mitra yang membangun dapur.
Ketiga, dugaan intervensi proses verifikasi.
Dalam perkara yang ditangani Kejagung, penyidik pernah mengungkap dugaan pengaturan titik SPPG oleh pihak yang memiliki akses terhadap proses verifikasi mitra. Kejagung menyebut Asep Yusuf Somantri diduga memperoleh akses internal dari mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk memengaruhi proses tersebut.
Penting dicatat, uraian tersebut merupakan konstruksi dugaan penyidik dalam perkara hukum, bukan kesimpulan bahwa semua yayasan yang menjadi mitra MBG melakukan pelanggaran.
4. Kejaksaan Agung sudah menangani perkara korupsi MBG
Skandal yayasan calo tidak berdiri sendiri. Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan korupsi tata kelola MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Pada perkembangan sebelumnya, Kejagung menetapkan sejumlah tersangka dari unsur mantan pejabat BGN dan pihak swasta. Di antara nama yang diberitakan adalah:
Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN.
Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN.
Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN.
Asep Yusuf Somantri, pihak swasta.
Glory Harimas Sihombing, pihak swasta dan pengurus yayasan.
Lalu Muhammad Iwan Mahardan, mantan pejabat BGN.
Andri Mulyono, pihak swasta.
Pada 29 September 2026, Kejagung menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses penuntutan. Satu tersangka lainnya, Andri Mulyono, ketika itu belum dilimpahkan bersama enam orang tersebut.
Kerugian negara disebut mencapai Rp10 triliun
Salah satu angka paling mengejutkan muncul pada 29 September 2026. Kejagung menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun.
Penting dipahami bahwa angka tersebut berkaitan dengan perkara tata kelola MBG secara keseluruhan, bukan otomatis kerugian yang seluruhnya berasal dari praktik yayasan calo.
5. Perkembangan terbaru: Kejagung membuka penyidikan baru pada November 2026
Kasus ini ternyata belum berhenti pada penanganan perkara sebelumnya.
Pada Selasa, 10 November 2026, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Kejagung telah membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi tata kelola MBG.
Penyidikan baru tersebut merupakan pengembangan dari temuan sebelumnya. Kejagung juga telah memeriksa seorang saksi dari perusahaan PT ECS pada 28 Oktober 2026.
Menurut pemberitaan Tirto dan detikNews, perkara MBG ditangani dalam beberapa klaster, termasuk dugaan penyimpangan tata kelola kelembagaan dan dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN.
Artinya, penyelidikan terhadap tata kelola program MBG masih berkembang. Belum semua dugaan penyimpangan dapat dianggap selesai atau seluruh pihak yang mungkin terlibat telah diketahui.
6. BGN mulai membersihkan praktik yayasan calo
Setelah temuan tersebut mencuat, BGN menyatakan melakukan pembenahan sistem kerja sama dengan seluruh SPPG.
Pada 29 Oktober 2026, Sudaryono mengumumkan kewajiban memperbarui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK). Setiap dokumen akan diperiksa oleh Biro Hukum dan dilegalisasi notaris.
BGN juga menyampaikan bahwa:
Yayasan yang tidak memiliki peran nyata dalam operasional harus dievaluasi.
Data mitra dan dapur harus diverifikasi.
Pembayaran harus didasarkan pada laporan kegiatan yang dapat diperiksa.
Praktik pemberian tip dan percaloan tidak boleh terjadi.
Dapur yang tidak memenuhi persyaratan harus ditindak.
Berdasarkan data BGN per 16 Oktober 2026, sebanyak 21.527 SPPG telah mengisi formulir pembaruan data. Namun, baru 3.479 berkas atau sekitar 16 persen dinyatakan lengkap.
Dalam paparan 100 hari kepemimpinan Sudaryono, BGN juga menyebut telah melakukan efisiensi sekitar Rp44 triliun serta menutup lebih dari 2.000 dapur yang dinilai bermasalah. Angka tersebut merupakan klaim capaian yang disampaikan BGN dan tidak boleh disamakan dengan nilai kerugian negara dalam perkara korupsi.
7. Siapa yang paling dirugikan jika praktik ini benar terjadi?
Persoalan ini bukan hanya menyangkut uang negara. Ada dampak yang lebih luas.
Anak-anak penerima MBG. Dana yang seharusnya mendukung penyediaan makanan bergizi berisiko tidak digunakan secara optimal apabila terjadi pemotongan yang tidak semestinya.
Mitra dapur yang bekerja sungguh-sungguh. Investor dan pengelola dapur yang mengeluarkan modal, membayar tenaga kerja, serta menyediakan bahan makanan dapat terbebani oleh potongan tambahan.
Keuangan negara. Program yang dibiayai APBN membutuhkan pengawasan ketat agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat.
Kepercayaan masyarakat. Dugaan penyimpangan dalam program sosial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah apabila tidak ditangani secara transparan.
8. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar skandal ini tidak terulang?
Ada beberapa langkah penting yang perlu menjadi prioritas:
Membuka data seluruh yayasan dan mitra SPPG secara transparan.
Memeriksa pemilik manfaat atau pihak yang sebenarnya mengendalikan yayasan.
Memastikan setiap dapur benar-benar memiliki bangunan, peralatan, tenaga kerja, dan aktivitas operasional.
Menghentikan pembayaran kepada unit yang tidak memenuhi syarat berdasarkan prosedur yang berlaku.
Menindak pihak yang terbukti melakukan jual beli titik dapur atau penyalahgunaan kewenangan.
Memastikan anggaran yang diselamatkan benar-benar kembali digunakan untuk kepentingan penerima manfaat.
Memberikan perlindungan kepada pelapor yang mengungkap penyimpangan.
Program MBG seharusnya tidak hanya mengejar jumlah dapur dan banyaknya porsi yang dibagikan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan penggunaan anggaran, dan integritas pengelolanya harus menjadi ukuran keberhasilan.
Kesimpulan: Program Gizi Jangan Sampai Menjadi Ladang Bisnis Para Calo
Terbongkarnya dugaan praktik yayasan calo menjadi peringatan serius bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Keterangan BGN mengenai sekitar 600 dapur yang terafiliasi dengan dapur fiktif dan pendapatan hingga Rp1 miliar per hari menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap sistem kemitraan.
Lebih mengejutkan lagi, Kejaksaan Agung pada 10 November 2026 mengonfirmasi adanya penyidikan baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata. Bukan hanya pernyataan bahwa praktik percaloan akan diberantas, tetapi juga hasil penegakan hukum, transparansi data, dan perbaikan sistem agar anggaran negara benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi generasi Indonesia justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bekerja.