JAKARTA โ Nama mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, kembali menjadi sorotan publik. Pada 18 November 2026, perkembangan terbaru mengungkap bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksanya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.
Pemeriksaan ini menarik perhatian karena penyidik sedang menelusuri dugaan konflik kepentingan, mekanisme penunjukan penyedia proyek, hingga kemungkinan aliran uang kepada pihak-pihak tertentu. Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: Suharyanto diberitakan diperiksa sebagai saksi, bukan diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Berikut rangkuman perkembangan dan latar belakang kasusnya berdasarkan pemberitaan terbaru.
1. KPK ternyata telah memeriksa Suharyanto pada 12 November 2026
Informasi terbaru yang diberitakan pada Rabu, 18 November 2026, menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Keterangan Suharyanto dibutuhkan untuk melengkapi penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan Suharyanto mengenai proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dugaan aliran uang dalam proyek-proyek yang menggunakan dana kebencanaan.
KPK ingin menelusuri apakah dugaan aliran uang berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau mengalir kepada pihak lain.
2. Mengapa kasus ini menjadi perhatian besar?
Dana Siap Pakai atau DSP merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung penanganan bencana dan kebutuhan mendesak lainnya sesuai ketentuan.
Dana tersebut memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana, mulai dari kebutuhan darurat hingga dukungan operasional penanggulangan bencana.
Karena itulah, dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang menggunakan dana kebencanaan menjadi persoalan serius. Publik tentu berharap anggaran yang seharusnya membantu masyarakat terdampak bencana digunakan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam perkara ini, KPK sedang mengusut dugaan penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa di BNPB.
3. Modus yang sedang didalami: pinjam bendera, pengaturan proyek, dan mark-up
Salah satu perkembangan penting adalah munculnya dugaan sejumlah modus dalam proses pengadaan.
Berdasarkan keterangan KPK yang diberitakan pada 18 November 2026, penyidik mendalami beberapa dugaan praktik berikut:
Pinjam bendera perusahaan: terdapat dugaan penggunaan nama perusahaan lain untuk mengikuti atau menjalankan proyek, sementara pelaksanaan pekerjaan dilakukan perusahaan yang terafiliasi dengan pihak tertentu.
Pengaturan penunjukan penyedia: penyidik menelusuri dugaan pengaturan penunjukan langsung terhadap vendor atau pelaksana proyek.
Mark-up harga: terdapat dugaan penggelembungan harga barang dan jasa dalam pengadaan.
Kickback: penyidik mendalami dugaan pemberian imbalan atau aliran uang kepada oknum tertentu terkait proyek.
Semua hal tersebut masih merupakan materi penyidikan dan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
4. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkembangan perkara yang diumumkan KPK pada Oktober 2026, terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP BNPB.
Berdasarkan identitas yang diberitakan CNN Indonesia, mereka terdiri atas:
Gabriel Purwaka Sigit, pejabat BNPB yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan dan kedaruratan serta pejabat pembuat komitmen.
Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu dan adik Suharyanto.
Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB.
Gery Prasetiawan, pihak swasta.
Syifa Nrika Ghifarin, pihak swasta.
KPK juga mendalami hubungan para pihak tersebut dengan pelaksanaan proyek pengadaan dan dugaan aliran uang.
Perlu digarisbawahi bahwa penetapan lima tersangka tersebut tidak otomatis menjadikan Suharyanto sebagai tersangka. Dalam keterangan terbaru mengenai pemeriksaannya, KPK menyebut Suharyanto berstatus sebagai saksi.
5. Suharyanto sudah tidak menjabat Kepala BNPB
Perkembangan lain yang tidak kalah penting adalah perubahan kepemimpinan BNPB.
Suharyanto menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 17 November 2021. Namun, pada 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memberhentikannya dari jabatan tersebut dan mengangkat Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai penggantinya.
Sebelum memimpin BNPB, Suharyanto pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya.
Pergantian ini berlangsung sebelum pemberitaan terbaru mengenai pemeriksaan Suharyanto oleh KPK menjadi perhatian publik.
6. Apa yang masih ingin diketahui KPK?
Ada beberapa pertanyaan penting yang masih menjadi perhatian dalam proses penyidikan:
Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP BNPB?
Apakah terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia proyek?
Siapa saja pihak yang diduga menerima keuntungan dari proyek tersebut?
Apakah dugaan aliran uang hanya melibatkan para tersangka atau menjangkau pihak lain?
Apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan maupun penggunaan dana?
KPK menyatakan masih mendalami konstruksi perkara dan kemungkinan aliran uang kepada pihak-pihak lain. Karena itu, perkembangan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti akan menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.
7. Mengapa kasus ini penting bagi masyarakat?
Kasus dugaan korupsi dana kebencanaan bukan sekadar persoalan administrasi pengadaan atau pertanggungjawaban anggaran. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas membantu warga ketika menghadapi bencana.
Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api.
Dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan penggunaan anggaran sangat menentukan. Jika benar terjadi penyimpangan, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas penanganan bencana.
Masyarakat berhak mengetahui apakah dana yang disiapkan untuk membantu korban bencana telah dikelola dengan benar.
Pemeriksaan Suharyanto menjadi babak penting penyidikan KPK
Perkembangan terbaru pada 18 November 2026 menunjukkan bahwa penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB terus berkembang. Pemeriksaan Suharyanto sebagai saksi menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap mekanisme pengadaan dan menelusuri dugaan aliran uang.
Meski namanya menjadi sorotan karena pernah memimpin BNPB dan adanya pihak yang memiliki hubungan dengannya dalam daftar tersangka, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pertanyaan terbesar yang masih menunggu jawaban adalah: sejauh mana dugaan penyimpangan dana kebencanaan ini terjadi, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, dan ke mana aliran uang tersebut berakhir?
Jawabannya akan bergantung pada bukti dan hasil penyidikan KPK serta proses hukum selanjutnya.