JAKARTA โ Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Kali ini, perhatian tertuju pada sebuah kantor hukum bernama Don Ritto Law Firm atau DR Law Firm. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 11 November 2026, seorang advokat bernama Rustandi mengungkapkan bahwa transaksi keuangan kantor hukum tersebut tidak pernah dilaporkan kepada kantor pajak sejak pertama kali didirikan.
Yang lebih menarik, pembenahan administrasi perpajakan itu disebut baru dilakukan setelah perkara yang menyeret Don Ritto mulai bergulir.
Pengakuan tersebut muncul ketika jaksa penuntut umum mengonfirmasi keterangan Rustandi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat penyidikan.
Fakta ini pun memunculkan pertanyaan besar: mengapa kewajiban pelaporan pajak sebuah kantor hukum baru dibereskan setelah pemiliknya terseret perkara hukum?
Persidangan tersebut kini menjadi salah satu bagian penting untuk mengungkap hubungan keuangan, aliran dana, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara Febrie Adriansyah.
1. Pengakuan Rustandi membuat jaksa kembali mempertanyakan pajak DR Law Firm
Peristiwa ini terungkap ketika jaksa menghadirkan Rustandi, advokat dari DR Law Firm, sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan TPPU di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Awalnya, jaksa mempertanyakan keterangan saksi sebelumnya yang menyebut bahwa DR Law Firm selalu melaporkan pajak atas pendapatan yang diterima.
Namun, jawaban Rustandi justru menimbulkan pertanyaan baru.
Ia menyebut bahwa urusan pelaporan tersebut baru diurus belakangan.
Jaksa kemudian menegaskan perbedaan antara keterlambatan pelaporan dan tidak pernah melakukan pelaporan sama sekali.
Untuk memperjelas persoalan, jaksa membacakan keterangan Rustandi dalam BAP.
Dalam BAP tersebut disebutkan bahwa transaksi keuangan DR Law Firm sejak awal berdiri hingga pemeriksaan penyidikan belum pernah dilaporkan ke kantor pajak.
Rustandi membenarkan keterangan tersebut.
Ketika jaksa kembali menanyakan kapan kewajiban itu mulai dibereskan, Rustandi menyatakan bahwa pembenahan dilakukan setelah perkara ini bergulir.
Pengakuan di bawah sumpah tersebut menjadi salah satu fakta penting yang muncul dalam persidangan.
2. Bukan sekadar terlambat, pelaporan disebut baru dilakukan setelah perkara mencuat
Hal yang membuat pengungkapan ini semakin menarik adalah perbedaan antara dua istilah: terlambat melaporkan pajak dan tidak pernah melaporkan transaksi keuangan.
Keduanya memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang perlu dibedakan.
Dalam persidangan, jaksa tidak langsung menerima penjelasan bahwa DR Law Firm hanya mengalami keterlambatan pelaporan.
Jaksa kemudian menggunakan keterangan dalam BAP untuk menguji konsistensi kesaksian Rustandi.
Saksi akhirnya membenarkan bahwa transaksi keuangan DR Law Firm sebelumnya belum pernah dilaporkan.
Ia juga mengakui bahwa pembenahan dilakukan setelah perkara Don Ritto bergulir.
Menurut laporan Liputan6, Rustandi menyebut pemeriksaan penyidik terhadap dirinya berlangsung pada 30 Juli 2026 dan setelah itu administrasi tersebut mulai dibereskan.
Perlu dicatat, pengakuan mengenai pelaporan transaksi keuangan ini tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana perpajakan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran pajak membutuhkan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perpajakan dan bukti yang relevan.
3. Ada perbedaan mencolok antara DR Law Firm dan AVR Law Office
Dalam pemeriksaan saksi, jaksa juga menyinggung kantor hukum lain yang disebut AVR Law Office.
Berdasarkan keterangan Rustandi dalam BAP, terdapat perbedaan riwayat pelaporan transaksi keuangan kedua kantor hukum tersebut.
Kantor hukum | Keterangan dalam persidangan |
|---|---|
DR Law Firm | Transaksi keuangan sejak awal berdiri belum pernah dilaporkan hingga perkara mencuat |
AVR Law Office | Transaksi keuangan disebut telah dilaporkan sejak 2024 |
Perbandingan tersebut menjadi perhatian jaksa karena berkaitan dengan konsistensi keterangan saksi dan administrasi keuangan kantor hukum.
Persoalan ini penting untuk didalami karena dalam perkara dugaan pencucian uang, penelusuran transaksi keuangan merupakan bagian penting dalam membuktikan asal-usul dan pergerakan dana.
4. Siapa sebenarnya Don Ritto dan mengapa namanya terseret kasus Febrie Adriansyah?
Nama Don Ritto menjadi perhatian setelah dirinya terseret dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang berkaitan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Don Ritto merupakan advokat yang memiliki keterkaitan dengan DR Law Firm. Dalam perkara yang sedang disidangkan, ia menjadi salah satu terdakwa bersama sejumlah pihak lainnya.
Perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi kantor hukum, tetapi juga berkaitan dengan dugaan aliran uang dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan perusahaan besar.
Jaksa mendalami sejumlah hubungan transaksi dan dugaan penggunaan aset untuk menyamarkan hasil tindak pidana.
Keterangan Rustandi mengenai administrasi keuangan DR Law Firm menjadi salah satu bagian yang sedang diuji dalam proses pembuktian.
Namun, keterkaitan sebuah kantor hukum dengan terdakwa tidak otomatis berarti seluruh advokat atau pegawainya terlibat dalam tindak pidana.
5. Perkara Febrie Adriansyah: Jaksa ungkap dugaan pencucian uang Rp346,7 miliar
Di balik persoalan pajak DR Law Firm, terdapat perkara yang jauh lebih besar dan menjadi perhatian penegak hukum.
Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan laporan persidangan, nilai yang disebut dalam dakwaan mencapai:
Nilai dugaan TPPU dalam dakwaan
Rp346,74 miliar
Rp346.743.821.282
US$440.990
Sekitar Rp7,9 miliar menurut pemberitaan, bergantung pada kurs yang digunakan.
Dalam dakwaan jaksa, dugaan pencucian uang tersebut dikaitkan dengan Febrie Adriansyah, Ferry Yanto Hongkiriwang, Don Ritto, dan Nurman Herin.
Jaksa menduga dana tersebut disamarkan melalui berbagai bentuk aset dan transaksi.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah temuan emas seberat 74 kilogram dalam tiga brankas yang dibongkar dalam proses penyidikan.
Jaksa juga mengungkap dugaan pembelian sebuah kafe menggunakan uang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
Seluruh informasi tersebut merupakan bagian dari dakwaan dan pembuktian yang sedang berlangsung di pengadilan.
6. Dugaan pemerasan Rp55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian
Selain perkara TPPU, jaksa juga mendakwa Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut uang tersebut diduga diminta agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Jaksa menyebut dugaan pemerasan tersebut dilakukan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara hukum.
Ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi perhatian publik:
Bagaimana mekanisme dugaan permintaan uang tersebut?
Siapa saja yang diduga mengetahui aliran dana?
Bagaimana hubungan para terdakwa dalam perkara tersebut?
Apakah terdapat bukti transaksi yang mendukung dakwaan jaksa?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui pemeriksaan saksi, dokumen, barang bukti, serta pertimbangan majelis hakim.
Perlu ditegaskan bahwa dakwaan pemerasan Rp55 miliar tersebut belum dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.
7. Kejaksaan Agung sebelumnya menyegel sejumlah kantor terkait perkara ini
Perkembangan perkara Febrie Adriansyah juga pernah diwarnai tindakan penyegelan sejumlah kantor.
Pada 29 September 2026, ANTARA melaporkan bahwa Tim 9 Kejaksaan Agung menyegel beberapa kantor yang berkaitan dengan penyidikan dugaan pemerasan dan TPPU tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa salah satu kantor yang disegel terafiliasi dengan tersangka Don Ritto.
Dalam keterangannya, Anang menyebut kantor yang berkaitan dengan perusahaan Tribhakti.
Penyegelan tersebut merupakan bagian dari tindakan penyidikan untuk kepentingan penanganan perkara.
Langkah itu memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya mendalami keterangan para pihak, tetapi juga menelusuri kantor, perusahaan, dan kemungkinan keterkaitan aset dengan perkara yang sedang diusut.
8. Mengapa pengakuan soal pajak ini penting bagi pengungkapan perkara?
Ada alasan mengapa kesaksian Rustandi menjadi perhatian dalam persidangan.
Dalam perkara pencucian uang, penelusuran transaksi keuangan merupakan salah satu cara untuk menguji apakah aliran dana memiliki sumber yang sah atau berkaitan dengan tindak pidana.
Informasi tentang pelaporan transaksi keuangan sebuah kantor hukum dapat menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan transaksi yang sedang diselidiki.
Namun, ada beberapa hal yang harus dibedakan.
Pertama, pelaporan transaksi keuangan.
Keterangan bahwa transaksi keuangan belum dilaporkan kepada kantor pajak merupakan informasi mengenai administrasi perpajakan.
Kedua, kewajiban pembayaran pajak.
Tidak melaporkan transaksi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pajak tidak dibayarkan. Hal tersebut harus diperiksa berdasarkan jenis kewajiban pajak, dokumen, dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, tindak pidana pencucian uang.
Dugaan TPPU harus dibuktikan melalui unsur-unsur tindak pidana, termasuk asal-usul harta, hubungan dengan tindak pidana asal, serta perbuatan yang didakwakan.
Dengan demikian, pengakuan Rustandi merupakan informasi penting untuk pendalaman, tetapi bukan bukti tunggal bahwa DR Law Firm melakukan tindak pidana pencucian uang atau penggelapan pajak.
9. Apa yang perlu ditunggu dari persidangan berikutnya?
Perkembangan kasus ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum.
Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah:
Apakah dokumen pelaporan pajak DR Law Firm setelah Juli 2026 telah diperiksa dan diverifikasi?
Bagaimana hubungan transaksi keuangan kantor hukum tersebut dengan transaksi yang menjadi objek penyidikan?
Apakah terdapat aliran dana yang dapat dibuktikan berkaitan dengan perkara Febrie?
Bagaimana keterangan saksi-saksi lain akan memperkuat atau justru membantah konstruksi dakwaan jaksa?
Apakah penyidik atau otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kewajiban perpajakan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu masyarakat memahami apakah persoalan yang terungkap hanya menyangkut administrasi perpajakan atau memiliki hubungan lebih jauh dengan perkara yang sedang disidangkan.
Kesimpulan:
Satu Pengakuan, Banyak Pertanyaan Besar
Pengakuan Rustandi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 11 November 2026 membuka fakta baru dalam perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
DR Law Firm disebut tidak pernah melaporkan transaksi keuangannya kepada kantor pajak sejak awal berdiri. Pembenahan administrasi tersebut baru dilakukan setelah perkara Don Ritto bergulir dan saksi menjalani pemeriksaan penyidik.
Fakta ini menjadi perhatian karena muncul di tengah penyidikan dan persidangan perkara dugaan TPPU bernilai ratusan miliar rupiah.
Namun, publik perlu menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah persoalan administrasi perpajakan tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.
Pertanyaan besarnya bukan hanya mengapa pelaporan pajak baru dibereskan setelah perkara mencuat, tetapi juga apakah seluruh aliran dana dan transaksi yang berkaitan dengan perkara Febrie Adriansyah dapat diungkap secara terang di hadapan majelis hakim?
Publik tentu berharap proses hukum berjalan transparan, tidak tebang pilih, dan mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan.