JAKARTA – Nama Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian media internasional. Kali ini, sorotan datang dari salah satu media paling berpengaruh di Amerika Serikat, The New York Times (NYT).
Bukan sekadar membahas kebijakan politik, laporan tersebut mengangkat persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: udara yang semakin buruk, tekanan ekonomi, dan meningkatnya kekecewaan sebagian warga terhadap pemerintah.
Laporan yang diterbitkan pada 10 November 2026 itu menggunakan judul “As Fresh Air Becomes a Luxury, Many Indonesians Turn on Their Leader”. Isinya menggambarkan bagaimana krisis kebakaran hutan dan persoalan kualitas hidup ikut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo.
Sorotan ini menjadi semakin menarik karena muncul ketika Indonesia sedang menghadapi gejolak politik, tekanan pasar keuangan, dan perubahan besar dalam hubungan para elite kekuasaan.
Pertanyaannya, mengapa pemberitaan media internasional tersebut begitu penting? Apakah persoalan yang diangkat NYT hanya menyangkut kabut asap, atau justru mencerminkan masalah yang lebih besar dalam pemerintahan Indonesia?
1. NYT Mengangkat Persoalan yang Dirasakan Langsung Masyarakat
Dalam laporannya, NYT menggambarkan penderitaan masyarakat yang harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu kisah yang diangkat adalah pengalaman seorang warga Kalimantan bernama Kurniawan. Setelah berbulan-bulan hidup di tengah kabut asap dan harus menjaga anak-anaknya tetap berada di dalam rumah, ia mengaku menyesali pilihannya dalam pemilihan presiden.
Cerita lain datang dari Rama, warga Sumatra, yang mengalami nyeri dada dan kesulitan bernapas akibat buruknya kualitas udara.
Kisah-kisah tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar persoalan angka luas lahan terbakar atau jumlah titik panas. Dampaknya menyentuh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan keluarga.
NYT juga menyoroti kesulitan pemerintah dalam mengendalikan kebakaran yang diperparah fenomena El Niño dan aktivitas manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar.
Salah satu kritik yang diangkat adalah keputusan pemerintah yang tidak menetapkan kebakaran tersebut sebagai bencana nasional, padahal status itu dapat mempermudah mobilisasi bantuan dari luar negeri.
2. Mengapa Udara Bersih Disebut Menjadi Barang Mewah?
Persoalan kabut asap memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar gangguan jarak pandang.
Ketika udara tercemar dalam waktu panjang, masyarakat menghadapi risiko kesehatan, sementara aktivitas ekonomi dan pendidikan ikut terganggu.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dampaknya semakin berat. Mereka tidak selalu memiliki akses terhadap alat penyaring udara, ruang tertutup yang memadai, maupun fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau.
Inilah inti kritik yang menjadi perhatian NYT: udara bersih yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru terasa seperti kemewahan bagi sebagian masyarakat.
Masalah ini juga memiliki dimensi regional. Kabut asap dari kebakaran Indonesia dapat menyebar melintasi batas negara dan menimbulkan kekhawatiran di Malaysia, Singapura, serta negara tetangga lainnya.
3. Bukan Hanya Lingkungan, Ekonomi Indonesia Juga Menjadi Sorotan
Sorotan internasional terhadap pemerintahan Prabowo tidak berhenti pada persoalan lingkungan.
Pemberitaan yang dikaitkan dengan NYT juga mengangkat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah dan generasi muda.
Dalam laporan yang ditulis Sui-Lee Wee dan Rin Hindryati dan dimuat ulang oleh The Star pada 12 November 2026, kondisi ekonomi Indonesia digambarkan semakin mengkhawatirkan.
Beberapa persoalan yang disorot meliputi:
Menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah.
Tingginya pengangguran kaum muda.
Berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan formal.
Meningkatnya tekanan biaya hidup.
Kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Laporan tersebut menyebut jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah telah menyusut sekitar 19 persen dari puncaknya. Tingkat pengangguran kaum muda juga disebut berada di sekitar 17 persen.
Angka-angka tersebut merupakan data yang dikutip dalam laporan media, bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang sama.
4. Program Makan Bergizi Gratis Ikut Menjadi Perdebatan
Salah satu kebijakan pemerintahan Prabowo yang mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini memiliki tujuan sosial yang besar, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, besarnya kebutuhan anggaran membuat program tersebut juga menjadi bahan perdebatan ekonomi.
Dalam laporan yang dimuat ulang The Star, disebutkan bahwa program makan gratis untuk lebih dari 80 juta siswa diperkirakan dapat menelan biaya hingga 30 miliar dolar AS per tahun.
Sebagian pengamat dan anggota parlemen mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sudah dikelola secara efektif dan apakah prioritas belanja negara telah ditempatkan secara tepat.
Di sinilah pemerintah menghadapi tantangan besar: bagaimana menjalankan program sosial berskala nasional tanpa mengorbankan kesehatan fiskal, investasi, dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Perlu dicatat, kritik terhadap besarnya anggaran bukan berarti tujuan peningkatan gizi anak tidak penting. Perdebatan utamanya adalah efektivitas, pembiayaan, pengawasan, dan hasil program tersebut.
5. Investor Mulai Mempertanyakan Arah Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Persoalan ekonomi semakin serius ketika pasar keuangan menunjukkan tekanan.
Laporan The Star yang mengutip pemberitaan NYT menyebutkan bahwa MSCI, penyedia indeks pasar keuangan global, sebelumnya memberikan peringatan terkait persoalan transparansi dan penegakan aturan di pasar modal Indonesia.
Peringatan tersebut menjadi perhatian karena indeks MSCI digunakan banyak investor internasional sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi.
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa pasar saham Indonesia mengalami penurunan tajam dan sejumlah lembaga pemeringkat kredit telah mengubah prospek Indonesia menjadi negatif.
Situasi ini dapat memengaruhi kepercayaan investor, biaya pendanaan, nilai tukar rupiah, serta peluang masuknya modal asing.
Namun, penting dipahami bahwa kondisi pasar tidak hanya ditentukan oleh satu kebijakan atau satu tokoh. Faktor global, geopolitik, suku bunga, dan kondisi ekonomi domestik juga berpengaruh.
6. Gejolak Politik Membuat Sorotan terhadap Prabowo Semakin Besar
Ketika persoalan ekonomi dan lingkungan belum sepenuhnya terselesaikan, Indonesia juga menghadapi dinamika politik yang cukup tajam.
Pada 12 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Peristiwa ini menjadi perkembangan politik yang sangat besar karena terjadi di tengah ketegangan hubungan antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.
Reuters melaporkan bahwa Jokowi menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo setelah pengunduran diri Gibran.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi penyelidikan dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Polisi menyatakan penyelidikan masih berlangsung.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya persoalan kebijakan publik, tetapi juga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.
7. Apakah Popularitas Prabowo Benar-Benar Sedang Menurun?
Ini menjadi salah satu pertanyaan paling menarik dari keseluruhan pemberitaan.
NYT mengangkat penurunan dukungan masyarakat terhadap Prabowo dalam konteks krisis kebakaran hutan dan persoalan kualitas hidup.
Sementara itu, laporan Financial Times pada 12 November 2026 juga menyoroti penurunan angka persetujuan terhadap Prabowo, dari 81,2 persen pada November tahun sebelumnya menjadi 44,5 persen pada bulan sebelumnya.
Angka tersebut merupakan hasil survei yang dikutip Financial Times. Untuk menilai kondisi politik secara menyeluruh, angka tersebut tetap perlu dibandingkan dengan metodologi, lembaga survei, waktu pengumpulan data, dan hasil survei lainnya.
Artinya, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia telah kehilangan kepercayaan kepada Presiden. Namun, angka tersebut menunjukkan adanya persoalan serius yang patut diperhatikan pemerintah.
8. Apa Dampaknya bagi Indonesia Jika Kritik Internasional Terus Menguat?
Pemberitaan negatif dari media internasional tidak otomatis menjatuhkan pemerintahan atau membuat ekonomi Indonesia mengalami krisis. Namun, perhatian media besar dapat memperkuat pengawasan internasional terhadap kebijakan pemerintah.
Ada lima dampak yang patut diperhatikan:
Kepercayaan investor: Ketidakpastian kebijakan dan lemahnya transparansi dapat membuat investor lebih berhati-hati.
Reputasi internasional: Penanganan kebakaran hutan dan masalah lingkungan dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia.
Kesehatan masyarakat: Kabut asap berkepanjangan meningkatkan beban kesehatan dan mengganggu produktivitas.
Stabilitas politik: Ketidakpuasan masyarakat dapat memperbesar tekanan terhadap pemerintah.
Daya beli masyarakat: Pengangguran dan tekanan biaya hidup dapat menghambat pemulihan ekonomi keluarga.
Pemerintah perlu menjawab kritik bukan hanya melalui pernyataan politik, tetapi melalui hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
9. Tantangan Terbesar Prabowo: Membuktikan Bahwa Pemerintah Mampu Berbenah
Persoalan yang diangkat The New York Times seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintahan Indonesia.
Ada tiga pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian.
Lingkungan: Memperkuat pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat terdampak.
Ekonomi: Memperluas lapangan kerja, menjaga daya beli, memperkuat kelas menengah, dan meningkatkan kepercayaan investor.
Pemerintahan: Memperkuat transparansi anggaran, akuntabilitas, serta kepercayaan terhadap institusi negara.
Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Kesimpulan: Ketika Dunia Mulai Mempertanyakan Arah Indonesia
Sorotan The New York Times terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan gambaran penting mengenai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia.
Dari kabut asap yang mengganggu pernapasan masyarakat, tekanan ekonomi kelas menengah, persoalan lapangan kerja, hingga kekhawatiran investor, semuanya memperlihatkan bahwa tantangan pemerintahan saat ini tidak sederhana.
Di tengah perubahan politik yang juga terjadi pada November 2026, Prabowo menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pemerintahannya mampu menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dunia sedang memperhatikan Indonesia. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat yang setiap hari merasakan dampak dari berbagai persoalan tersebut?
Masa depan kepemimpinan Prabowo akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjawab pertanyaan itu melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.