Tri Adhianto Dipanggil Kejagung 17 November 2026, Minta Jadwal Ulang

2026-11-17

Nama Tri Adhianto menjadi perhatian pada 17 November 2026

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi sorotan setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi atau PT Migas Bumi Kota Bekasi.

Kabar ini menarik perhatian karena Tri Adhianto merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi. Pemanggilan oleh penyidik Kejaksaan Agung membuat masyarakat ingin mengetahui hubungan pemeriksaan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.

Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Tri Adhianto tidak hadir pada jadwal pemeriksaan yang semula direncanakan sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus. Pihaknya menyampaikan bahwa Tri meminta penjadwalan ulang untuk pekan berikutnya melalui surat.

Liputan6.com

Penting untuk dipahami bahwa Tri Adhianto dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Status sebagai saksi tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Perkara PT Migas Bumi Kota Bekasi

Pemeriksaan Tri Adhianto berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009โ€“2024.

Perkara tersebut sedang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus. Dalam proses penyidikan, Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan dalam pemberitaan dan masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara.

Liputan6.com

Kerja sama operasi dalam sektor minyak dan gas bumi melibatkan banyak aspek, seperti pengelolaan kegiatan usaha, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan aset, serta pengaturan pendapatan dan biaya. Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam tata kelola, penyidik perlu menelusuri dokumen, aliran dana, keputusan perusahaan, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan.

Penyidikan juga membutuhkan keterangan dari berbagai pihak. Karena itu, pemanggilan saksi dapat dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan, hubungan kerja sama, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Mengapa pemeriksaan kepala daerah menjadi perhatian?

Kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan berbagai urusan daerah. Dalam perusahaan milik daerah, hubungan antara pemerintah daerah, jajaran manajemen perusahaan, dan mitra bisnis perlu dijalankan sesuai aturan.

Ketika muncul dugaan penyimpangan, masyarakat tentu berharap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional. Pemeriksaan harus berlandaskan bukti, bukan tekanan opini publik. Setiap pihak yang dimintai keterangan juga memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan hukum.

Dalam perkara ini, Tri Adhianto dipanggil sebagai saksi. Keterangan yang diberikan nantinya dapat membantu penyidik memahami peristiwa dan hubungan antar pihak yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.

Publik perlu membedakan antara pemanggilan saksi, penetapan tersangka, dan putusan pengadilan. Ketiganya merupakan tahapan hukum yang berbeda. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena namanya muncul dalam proses penyidikan.

Kejagung telah menggeledah sejumlah lokasi

Dalam penanganan perkara PT Migas Bumi Kota Bekasi, penyidik Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pemberitaan menyebut dua lokasi yang telah digeledah, yaitu Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Liputan6.com

Penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan yang dapat dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum. Dokumen, surat perjanjian, arsip administrasi, dan data elektronik dapat menjadi bagian dari materi pemeriksaan apabila relevan dengan perkara.

Dalam kasus yang berkaitan dengan perusahaan daerah, dokumen administrasi memiliki peran penting. Penyidik dapat menelusuri bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana kontrak dilaksanakan, serta apakah terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

Permintaan penjadwalan ulang perlu ditindaklanjuti

Tidak hadirnya Tri Adhianto pada 17 November 2026 disertai permintaan penjadwalan ulang. Menurut keterangan Kejagung yang diberitakan, ia meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali pada pekan berikutnya.

Langkah berikutnya adalah menunggu jadwal baru dan memastikan proses pemanggilan berjalan sesuai prosedur. Penyidik membutuhkan keterangan saksi untuk melengkapi rangkaian penyidikan. Karena itu, kepastian kehadiran pada jadwal berikutnya akan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Masyarakat juga perlu menunggu penjelasan resmi mengenai perkembangan pemeriksaan. Informasi yang belum disampaikan oleh penyidik tidak sebaiknya diisi dengan dugaan atau kesimpulan yang belum terbukti.

Pentingnya transparansi dan asas praduga tak bersalah

Perkara yang menyangkut pengelolaan perusahaan daerah berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jika terdapat kerugian negara, dampaknya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset dan kegiatan ekonomi daerah.

Karena itu, proses hukum harus transparan sejauh dimungkinkan oleh aturan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara, sementara penyidik tetap harus menjaga kerahasiaan materi penyidikan yang belum dapat dibuka.

Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus dihormati. Tri Adhianto dipanggil sebagai saksi dan meminta penjadwalan ulang. Penilaian mengenai keterlibatan seseorang harus menunggu hasil pemeriksaan serta proses hukum yang berlaku.

Hingga 17 November 2026 pukul 16.25 WIB, informasi utama yang dapat dipastikan adalah Tri Adhianto tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari itu dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang untuk pekan berikutnya. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses penyidikan Kejaksaan Agung.